RESES DPRD SULUT, 44 Anggota Turun Langsung Serap Aspirasi Masyarakat

oleh
Ketua DPRD Sulut saat melakukan reses.

MANADONET, Manado- 44 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar reses ke Masyarakat untuk menyerap semua aspirasi yang terjadi.

Hal itu dilakukan oleh Ketua DPRD Sulut  Fransiscus Andi Silangen yang melakukan reses atau serap aspirasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatan (Sitimsel) menjadi tujuan FAS bertemu masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut yakni pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Dikesempatan itu, Silangen menyampaikan maksud dan tujuan reses serta memberikan kesempatan bagi peserta reses untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan.

Kemudian pada Sabtu (26/03/2022), reses dilanjutkan di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat (Sibar). “Apa yang menjadi usulan-usulan dari peserta reses ini akan menjadi pokok pikiran kami DPRD,” kata Silangen.

Begitupun dengan Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay yang menyerap aspirasi di Kelurahan Kairagi II Kota Manado, Kantor Lurah Kairagi II Kota Manado, Selasa (22/3/2022).

Didampingi Lurah Mohamad Windu, Mailangkay menerima aspirasi dari kepala-kepala lingkungan yang ada di Kairagi II Manado. Aspirasi yang diterima mengenai penerangan, drainase, kerusakan jalan, sampah, dan distribusi sampah.

“Menjadi usulan kami adalah jalan menuju pekuburan Kairagi II. Tepatnya, lingkungan VII hingga saat ini belum diperhatikan. Dulunya, jalan tersebut di aspal halua dan saat ini sudah terbongkar, jadi jika ada mobil Ambulance tidak bisa terus masuk hingga perkuburan, dikarenakan sudah ada mobil ambulance yang pecah bannya,” jelas kapala lingkungan VII, Sem Hontong.

“Kedua, jalan menuju pekuburan tersebut ada drainasenya, yang lalu saya sudah menghubungi perkim. Tetapi, jawabnya itu tanggungjawab PUPR Provinsi Sulut. Mohon ini diperhatikan,” ungkap Hontong.

Ia pun menambahkan, jika Drainasenya dibuat dalamnya 1 meter lebih,  dan panjangnya 500 meter.

“Saya mengusulkan karena disitu banyak rumah warga, jika hujan dan drainasenya tidak teratur maka membuat dapur warga longsor. Kemarin, sudah ada rumah warga yang roboh akibat air,” ujarnya.

Senanda dengan rekannya, Dewi Waney kepala lingkungan  III angkat bicara, Menurutnya ingin meminta dipasangkan titik lampu di setiap lingkungan, di lingkungan 3 itu ada 13 penerangan jalan umum (PJU, yang jadi itu hanya 7. 4 mata lampu di jalan AA Maramis, dan 3 lainnya ada di jalan lingkungan.

“Disitu, ada 3 lorong yakni Aer Mata, Lorong Kaiwatu, dan Boulevard, dan ketiga lorong ini hanya ada satu titik mata lampu yang menyala, padahal disana banyak warga,” kata dia.

“Sedangkan sensus PJU ada sekitar 7, mungkin ada proyeknya tetapi bahan nya tidak ada,” tambahnya.

Menurut dia, dengan tidak ada penerangan sering terjadi pencurian, apalagi di lingkungan III, disana hanya 3 mata lampu yang menyala.

Begitupun dengan lurah Kairagi II, Mohamad Windu mengungkapkan, lahan pameran dikelolah oleh Pemerintah Provinsi  untuk kepentingan umum, untuk perawatan dan pemeliharaan terlalu tinggi.

“kami kelurahan tidak memiliki kapasitas untuk menangani sebesar itu. Jika bisa, dari Provinsi melakukan pemeliharaan dan memperhatikan kebersihan,” katanya.

Lanjut dia, kami dari kelurahan dan kecamatan seringkali melakukan kebersihan tetapi terbatas. Kemudian, saluran air di area tersebut banyak bocor dan masuk ke pemukiman warga.

“Mengenai gorong-gorong 2 dan 5, yang Diman gorong-gorong tersebut melintas di jalan A A Maramis Nasional. Dan, kami sudah komunikasi dengan balai jalan, tetapi jawab mereka tanggungjawab dengan UPTD Provinsi dan dananya dari pusat,” ucap dia.

Dia menambahkan, sepanjang jalan A A Maramis banyak lampu jalan yang mati. “Lampu terlihat hidup tetapi tidak terlalu terang. Sudah sebulan, ada 5 kecelakaan mohon masalah penerangan ini diperhatikan.”

Mendengarkan hal tersebut, langsung ditanggapi Mailangkay. Dia mengatakan,  akan menjawab apa yang disampaikan oleh pak lurah, soal lahan pameran bentuk pemeliharaan ini seperti keroyokan. Dimana, lokasi tersebut ada tanggung jawab dari dinas-dinas yang ada, dan ini menjadi aspirasi yang akan kami teruskan.

“Kemudian mengenai gorong-gorong akan kami cek kembali, walaupun dana ini dari APBN tetapi pengerjaannya dari pemerintah daerah. Ketiga, tentang penerangan lampu jalan umum atau PJU, akan kami teruskan ke walikota Manado apa yang menjadi masukan dari bapak-ibu,” terangnya.

Lanjut dia, untuk pak Sem kepala lingkungan VII, jalan pekuburan nanti akan di cek itu kewenangan provinsi atau kota. Sedangkan, drainase dia lintas strategis bisa saja kewenangan pemerintah pusat, atau provinsi, jika itu kewenangan provinsi nanti akan di kroscek kembali. Begitu dengan ibu Dewi kepala lingkungan III.

“Nanti kita akan mencoba meneruskan apa yang ibu sampaikan, jika diperbaiki itu mudah, tetapi jika dipasang baru harus dilihat stoknya, pastinya pak Walikota Manado, Andrei Angouw akan memperhatikan masalah ini apalagi soal penerangan,” jawabnya.

Dapil Manado lainnya ada anggota legislatif Agustine Kambey yang menggelar reses di  Malalayang Satu Barat, Lingkungan 8, Jumat (25/03/2022). Adapun, masukan dan keluaran yang disampaikan oleh masyarakat baik infrastruktur jalan, kesehatan, penerangan, dan pertanian.

Adapun penyampaian yang disampaikan masyarakat lingkungan 8, Agus Kamu.

“Masyarakat Malalayang Satu Barat  lingkungan 8 80% adalah petani. Maka, dari itu kami sangat memerlukan bantuan dari pemerintah,” tukasnya.

“Sudah ada kelompok tani disini tetapi hingga saat ini belum tersentuh bantuan. Petani, adalah satu-satunya penopang ekonomi di lingkungan, Kita hingga Provinsi. Jika, tidak ada petani maka bagian dari pembangunan pemerintahan pastinya terbengkalai,” tegasnya.

Petani disini meminta bantuan seperti peralatan, maupun beni seperti Milu. “Hingga saat ini kami belum ada bantuan, dan kebutuhan petani belum didapatkan,” jelasnya.

Mendengarkan apa yang menjadi masukan warga, Langsung ditanggapi oleh Agustin Kambey.

“Jika ada kelompok pasti adanya bantuan. Pemerintah Provinsi Sulut banyak bibit berupa rica, alpukat, Kopi, dan banyak lagi. Tetapi, harus kelompok yang berizin,” arahnya.

“Jika tidak ada ijin mereka tidak akan kasih. Silahkan urus izinnya ke kelurahan hingga kecamatan itu tidak dipungut biaya,” pajaknya kepada petani.

Agustine juga menyebut Pemerintah Provinsi Sulut ada program pembuatan jalan menuju pertanian. “Secepatnya bisa mengurus ijin kelompok tani.

Terpantau, yang hadir dalam reses tersebut sebanyak 50 masyarakat Malalayang Satu Barat.

Di tempat berbeda ada Ketua komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Braien Waworuntu yang melakukan penyerapan aspirasi ke warga Tondano Selatan tepatnya di Kelurahan Urongo, Jumat, (25/03/2022).

Keluhan masyarakat terkait Status kelurahan Urongo, dan bantuan dana desa, serta jalan yang mengelilingi danau untuk diperhatikan. “Apa yang disampaikan oleh bapak-ibu akan disampaikan kepada eksekutif sebagai mitra kerja kami,” tanggapan Waworuntu.

Begitupun dengan Stella Runtuwene anggota Komisi III DPRD Sulut yang mengunjungi Desa  Mopolo Esa Kabupaten, Minahasa Selatan, Selasa (22/03/2022).

Dimana aspirasi yang masyarakat sampaikan terkait  aktivitas penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang berdampak ke ruas jalan Mopolo yang rawan akan bencana seperti longsor.

Mendengarkan hal tersebut. Adik dari ketua Komisi XI DPR RI ini angkat bicara.

“Saya akan memperjuangkan hak tersebut melalui instansi terkait apalagi menyangkut masalah infrastruktur yang merupakan dominan komisi III,” janjinya. (ADVERTORIAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.