MANADONET, Manado- Dana hibah operasional untuk KPU di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara hanya diterima oleh KPU Bitung. Pun, KPU di 14 kabupaten/kota tidak menerimanya.
Diketahui dana hibah operasional tidak masuk dalam APBN, namun bisa di tata di APBD Kabupaten/Kota masing-masing melalui DPRD dan Pemerintah setempat.
Dilansir dari youtube KPU Sulawesi utara, pada webinar tahapan Pemilu serentak 2024, pada sesi tanya jawab, Anggota KPU Bitung Idhli Ramadhiani Fithriah mengatakan, kami dari KPU Bitung hanya ingin menanggapi dan memberi saran bahwa tadi ada yang namanya dana hibah Pemilihan yang biasa diberikan oleh DPRD.
“Kami Bitung selalu dapat, yang anggarannya tidak tertata di APBN tapi dari DPRD dan Pemerintah memberikan dana ini di KPU Kota Bitung,” kata dia, belum lama ini.
Menurut dia, sekedar usul saja, bagaimana kalau seandainya 14 kabupaten/kota yang belum pernah terima dana ini bisa dianggarkan buat teman-teman untuk mendukung juga kegiatan sosialisasi kami maupun kegiatan lain yang anggarannya tidak terterah di APBN.
“Kemudian kedua, apa bisa dana hibah ini bisa dijadikan anggaran tetap oleh DPRD di kabupaten/kota,” kata dia.
Sementara itu, Moderator Ismail Harun mengatakan, mungkin ini juga menjadi pertanyaan di beberapa kabupaten/kota terkait dana hibah.
“Di Beberapa kabupaten/kota itu disediakan oleh DPRD masing-masing tapi di beberapa daerah tidak disediakan. Apakah bisa dari DPRD Provinsi diseragamkan mungkin,” ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulut Raski Mokodompit mengatakan, kalau di Provinsi mungkin tidak jadi masalah.
“Saya juga baru tahu hanya KPU Bitung yang ada dana hibah operasional, apresiasi juga untuk Pemerintah Kota Bitung yang bersinergi cukup baik dengan KPU Bitung,” kata dia.
Lanjut dia, Komisi I akan coba untuk ke Kabupaten/Kota bertemu dengan kepala-kepala daerah, berharap ketika kunjungan ke kabupaten/kota ada juga dari KPU kabupaten/kota bisa mendampingi untuk bertemu. Komisi I siap menjembatani berkomunikasi dengan kabupaten/kota.
“Saya sudah paham bagaimana pemerintah kabupaten/kota bisa bersinergi bersama dengan KPU kabupaten/kota. Ini menjadi masukan untuk saya dan menjadi bahan untuk bertemu kepala daerah di kabupaten/kota,” kata dia. (valentino)
