MANADONET- Datangi Kantor DPRD Sulut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manado melakukan aksi demo “Tolak kenaikan harga BBM” minta pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk segera turunkan kembali harga BBM yang mulai terasa berdampak pada sosial dan perekonomian masyarakat luas, Rabu, 6 September 2022.
Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Partai Nasdem, Braien Waworuntu dan beberapa anggota dan pimpinan DPRD Sulut siap menerima puluhan massa pendemo.
Dihadapan demonstran, Pimpinan Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu, berkomitmen akan mengawal aspirasi tersebut,
Braien mengatakan dari beberapa isu yang berkembang di masyarakat sekaligus menanggapi apa yang disampaikan mahasiswa terkait berkembangnya tingkat kriminalitas di Sulut, dirinya berjanji akan fokus tentang permasalahan tersebut.
“Saya sebagai Pimpinan Komisi I DPRD Sulut akan menjadwalkan untuk melakukan audiensi dengan Kapolda Sulawesi Utara. Kami (DPRD) akan sampaikan langsung unek-unek dari masyarakat,” ujar Braien Waworuntu saat duduk melantai bersama dengan para mahasiswa pendemo di lapangan kantor DPRD Sulut.
“Kami Komisi I akan secepatnya bertemu dengan Kapolda untuk membicarakan hal ini dan hal-hal urgensi lainnya,” Lanjut Politisi Partai NasDem Dapil Minahasa-Tomohon.
Waworuntu mengatakan lembaga legislatif (DPRD) dan Yudikatif (Polda) akan bersama-sama mencari solusi terbaik agar tingkat kriminalitas seperti kasus-kasus penikaman dan panah wayer di Sulut akan mereda.
“Dulu mungkin ada tim-tim patroli yang aktif melakukan penyisiran di tempat-tempat yang rentan terjadi kejahatan. Itu yang akan saya sampaikan untuk dihidupkan kembali,” Jelasnya.
Kami menghimbau kepada masyarakat agar mari jaga dan lestarikan kerukunan yang di Sulut. Karena jika tidak ada kerukunan pastinya disitu tidak akan ada kedamaian.
Berikut 11 tuntutan GMNI Manado:
1. Menuntut pemerintah RI berdaulat dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara produsen minyak termurah demi meringankan beban BUMN
2. Mendesak presiden RI untuk menurunkan kembali harga BBM
3. Mendesak pemerintah untuk memberantas pemburu rente BBM bersubsidi
4. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia dan pendistribusian BBM
5. Mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas terkait dengan adanya penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran
6. Mendesak DPRD Provinsi Sulut untuk segera mengesahkan Ranperda Legalitas Cap Tikus
7. Mendesak pemerintah untuk mengusir PT TMS dari Kabupaten Kepulauan Sangihe karena sudah tidak memiliki legal standing
8. Mendesak Polda Sulut untuk mengusut tuntas dan menindak tegas mafia solar yang ada di Sulut
9. Mendesak Polda Sulut untuk mengevaluasi kinerja Polresta Manado dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Manado
10. Stop kriminalisasi terhadap petani Cap Tikus
11. Mendesak Polda Sulut untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat penolak PT TMS sekaligus mencopot Kapolres Sangihe. (valentino)
