MANADONET- Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) digelar Paripurna di Kantor DPRD Sulut, Jumat, 23 September 2022. Dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andy Silangen.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andy Silangen mengatakan, sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana amanat UU 23 2014, DPRD akan terus memaksimalkan tugas.
“DPRD masuk dalam unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kita adalah mitra sejajar dengan gubernur. Kita sama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana menyamakan visi ke depan. Supaya apa yang diimpikan masyarakat Sulut yakni sejahtera dan merasakan pembangunan bisa diwujudkan,” kata Politisi PDI Perjuangan Sulut itu.
Menurut dia, sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah provinsi yang baik akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Sinergitas yang baik, Pemerintah Provinsi Sulut dari indikator makro sangat luar biasa. Baik di bidang sosial, pertumbuhan ekonomi di triwulan II di atas nasional terkoreksi positif. Ini tidak lepas dari kerja kolaborasi,” ucap dia.
Lanjut dia, Peran DPRD pun akan terus ditingkatkan. Menurut Silangen setiap kebijakan ada dasar untuk menyusunnya. Dia menguraikan ada empat dasar. Pertama kebijakan teknokrat.
“Ini dilakukan teman-teman eksekutif, yang membantu pemerintah daerah. Mereka menyusun kebijakan berdasarkan teknokrat sehingga bisa terarah. Misalnya penanggulangan kemiskinan daerah mana yang tinggi. Bantuan apa yang bisa diberikan agar bisa memperbaiki ekonomi kerakyatan. Karena pusat kemiskinan ada di desa,” kata dia.
Dia menerangkan, selanjutnya kajian politis. Ini berdasarkan visi dan misi gubernur serta wagub dalam pencalonannya. Itu tergambar dalam program kegiatan. Ketiga kajian partisipatif. DPRD terlibat. Lewat pokok pikiran dan reses. Partisipatif masyarakat melalui anggota dewan sebagai wakil rakyat. Terakhir berdasarkan top down, bottom up. Kebijakan semua terarah. DPRD punya peran di partisipatif.
“Dukungan DPRD dalam tugas legislasi, diungkapkan wakil rakyat dari dapil Nusa Utara ini akan dimaksimalkan. Dikatakan Silangen, DPRD bukan hanya menghasilkan perda inisiatif,” kata dia.
Dia menjelaskan, segala sesuatu itu terdiri atas outcome, result, benefit, dan impact. Banyak hanya sampai di outcome. Berapa banyak biaya yang terserap di sana. Tapi hanya sampai di situ. Sementara impact untuk masyarakat belum ada. Misalnya Perda Disabilitas.
“Sampai sekarang teman-teman penyandang disabilitas belum terakomodir di dunia kerja. Nah, DPRD memperjuangkan anggaran untuk pelatihan. Kita juga memonitor perusahaan-perusahaan, sudah berapa persen mengakomodir disabilitas,” ungkapnya.
Kinerja pemerintah daerah yang luar biasa ini tentulah menginspirasi DPRD berkarya . Berkenaan dengan fungsi pembentukan perda, dalam tahun 2022 ini, DPRD bersama pemerintah daerah berada dalam tahap akhir pembahasan 5 Perda , seiring dengan itu telah pula ditetapkan 15 keputusan DPRD dan 2 (dua) nota kesepakatan bersama.
Terkait dengan fungsi anggaran, telah diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah, yakni penetapan ranperda tentang perubahan apbd tahun anggaran 2022 dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2021.
Sementara fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan 51 kali rapat dengar pendapat dan rapat-rapat lainnya, menerima 12 aspirasi, baik aspirasi secara langsung maupun aspirasi secara tertulis.
Pada sisi lain DPRD juga menerima 75 kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota dprd baik dari luar daerah maupun dari kabupaten/kota se-provinsi sulawesi utara.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki. Sementara itu, dari pihak eksekutif hadir Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw serta jajarannya. Dan hadir juga Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara bahkan pimpinan daerah 15 kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Semua yang hadir menggunakan baju adat dari berbagai daerah yang tersebar di Sulut seperti Minahasa, Sangihe, Bolmong dan lainnya. (valentino)
