Sidang Lanjutan Dugaan Tambang Ilegal Ratatotok, Saksi Ahli dari Dirjen Minerba Jelaskan Perizinan Pertambangan

oleh -49 Dilihat
oleh
Jaksa penutut umum (JPU) Wiwin Tui dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan hadirkan saksi ahli, pada persidangan lanjutan, terkait dugaan tambang ilegal Ratatotok Minahasa Tenggara pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tondano, Senin, 20 Oktober 2023, secara virtual. (Istimewa)

MANADONET.COM- Jaksa Penutut Umum (JPU) Wiwin Tui dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan hadirkan saksi ahli.

Pada persidangan lanjutan, terkait dugaan tambang ilegal Ratatotok Minahasa Tenggara di Pengadilan Negeri Tondano, Senin, 20 Oktober 2023, secara virtual.

Saksi ahli yakni, dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni Buana Sjahboeddin sebagai analis hukum ahli muda

Pada jalannya sidang, saksi ahli dicecar beragam pertanyaan dari majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun penasehat hukum terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam persidangan ini, ahli mengungkapkan jika kegiatan pertambangan yang meliputi penggalian, pengangkutan dan pengolahan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sementara pemegang IUP yang dimaksud adalah perseroan dan bisa melakukan kegiatan pertambangan harus juga melengkapi RKAB, KTT dan ijin dari instansi kehutanan jika lahan IUP masuk dalam wilayah hutan.

“Jadi yang berhak melakukan ini adalah perseroan dan bukan perorangan. Selain itu harus dilengkapi dengan RKAB, KTT dan ijin dari instansi kehutanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan ahli, jika ada yang melakukan pertambangan diluar perusahaan atau pemegang iup adalah kegiatan ilegal dan dijerat dengan pasal 158 undang – undang Minerba.

Namun jika perusahaan sendiri atau pemegang IUP yang melakukan kegiatan tersebut tanpa dilengkapi RKAB, ESDM yang bertugas sebagai pengawasan hanya memberikan sanksi administratif berupa 3 kali teguran hingga pencabutan IUP.

Diketahui kasus ini bermula pada tahun 2020 lalu dimana, terdakwa Arny Christian Kumulontang selaku Komisaris menyewakan ke orang lain lahan milik perusahaan PT BLJ kepada dua tersangka Donal Pakuku dan Sie You Ho.

Kemudian melakukan aktivitas penambangan liar di areal perusahaan menggunakan alat berat secara membabi buta hingga merusak kawasan.

Tiga terdakwa ini dijerat melanggar pasal 158 junto pasal 35 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 milyar rupiah.

Diketahui, Ketiga terdakwa dalam perkara nomor 141/Pid.sus/2023/PN Tnn, 142/Pid.sus/2023/PN Tnn, dan 145/Pid.sus/2023/PN Tnn ini masing masing terdakwa Arny Christian Kumolontang, Sie You Ho dan Donal Pakuku.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.