MANADONET.COM– Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut 2024, Amir Liputo, menegaskan bahwa rumah sakit di Sulawesi Utara tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengingatkan bahwa rumah sakit harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, bukan berorientasi pada keuntungan.
“Rumah sakit harus fokus pada pelayanan, bukan mengejar PAD. Jangan sampai ada pasien miskin atau tidak punya BPJS justru ditolak. Kami sudah menerima laporan bahwa ada rumah sakit yang meminta pembayaran di awal sebelum pasien dilayani. Jika terbukti, kami akan rekomendasikan agar kepala dinas dan direktur rumah sakit tersebut dicopot,” tegas Amir Liputo dalam rapat Pansus, Selasa (23/4/2025).
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat yang datang ke rumah sakit biasanya dalam kondisi darurat, sehingga sudah seharusnya dilayani terlebih dahulu tanpa melihat latar belakang finansial pasien.
“Tidak ada orang yang dengan senang hati datang ke rumah sakit. Kalau mereka datang, berarti sedang dalam kondisi kritis. Tolong dilayani dulu, jangan dibebani dengan administrasi atau uang muka,” ujarnya.
Amir juga menyoroti kondisi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou di Manado, yang disebut memiliki tagihan tidak tertagih terhadap pasien dari Kota Manado hingga mencapai puluhan miliar rupiah.
“Banyak pasien yang tidak mampu membayar setelah dirawat. Inilah konsekuensi negara dalam menjamin layanan kesehatan warganya,” katanya.
Ia menambahkan, Pansus tidak akan segan-segan merekomendasikan tindakan tegas terhadap rumah sakit daerah yang masih memberlakukan sistem pelayanan berbasis pembayaran di muka bagi pasien tanpa jaminan kesehatan.
“Kalau kami dapat laporan UGD tidak mau layani karena pasien belum daftar atau belum bayar panjar, padahal tidak punya BPJS, kami akan rekomendasikan pencopotan pejabat terkait,” pungkas Amir. (vln)
