MANADONET.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi bersama keluarga almarhum Gabriel Sineleyan, jajaran Direksi RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, BPJS Kesehatan, serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, pada Senin (16/6/2025), di Ruang Serbaguna DPRD Sulut.
RDP ini digelar sebagai respons atas meninggalnya Gabriel Sineleyan, yang diduga disebabkan oleh kelalaian dalam pemeliharaan alat medis di RS Kandou. Kasus tersebut telah memicu keprihatinan publik dan mendapat sorotan tajam dari legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan, dalam forum itu menyampaikan kekecewaannya atas buruknya pelayanan yang diberikan rumah sakit rujukan utama di wilayah Indonesia Timur tersebut.
“Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan jelas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau,” tegas Jeane dalam rapat.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, kelalaian dalam perawatan alat medis bukan hanya bentuk pengabaian tanggung jawab, tetapi juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
“Gabriel bukan satu-satunya korban. Kalau Bapak berada di posisi keluarga korban, pasti tidak akan tinggal diam,” lanjut Jeane dengan nada emosional.
Ia juga menyoroti pentingnya sistem rujukan yang aktif dan sigap jika memang RS Kandou tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan.
“Kalau memang tidak ada alat, buatlah rujukan ke rumah sakit lain di wilayah Indonesia Timur. RSUP Kandou adalah rumah sakit terbesar di kawasan ini, tapi justru masyarakat Sulut yang jadi korban. Ini bukan soal siapa direkturnya, tapi tentang tanggung jawab moral dan empati,” ujarnya.
RDP tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Sulut dalam mengawal pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan layanan yang layak dan manusiawi. (vln)
