MANADONET.COM– Pemaparan anggaran oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat lanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendapat sorotan tajam dari DPRD Sulut.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Louis Carl Schramm, menilai ada ketidakwajaran dalam angka yang disampaikan instansi tersebut.
“Hari ini sebagian besar SKPD sudah menyampaikan restranya sesuai dengan visi-misi Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay,” ujar Schramm selesai rapat yang digelar Senin, 4 Agustus 2025.
Lanjut dia, mereka juga menyebutkan keterkaitan dengan visi dan misi yang mana. Namun, dari sisi anggaran, ada yang masuk akal, ada juga yang tidak
Louis Carl Schramm mencontohkan ketidakwajaran anggaran yang dipaparkan Dinas Kebudayaan. Menurutnya, terdapat lonjakan anggaran yang tidak disertai penjelasan rasional.
“Dari Rp8 miliar naik menjadi Rp18 miliar dan kemudian terus bertahan hingga tahun 2030. Bahkan dalam paparan disebutkan anggaran naik hingga Rp19 miliar dan Rp20 miliar. Namun ketika diminta penjelasan, Dinas Kebudayaan tidak mampu menjabarkan secara detail,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Melihat kondisi tersebut, Schramm mengatakan pihaknya telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pendampingan khusus kepada Dinas Kebudayaan.
“Kami minta Bappeda mendampingi Dinas Kebudayaan untuk segera merevisi anggaran tersebut, karena postur yang disampaikan tidak logis,” pungkasnya. (valentino)
