MANADONET.COM— Kebijakan Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp269 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi perhatian utama dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama perwakilan seluruh kabupaten/kota, Senin (29/9/2025).
Pemangkasan tersebut dipandang berpotensi mengganggu program pembangunan dan layanan publik yang selama ini bergantung pada alokasi TKD. Sejumlah kepala daerah pun menyampaikan kekhawatiran terkait kemungkinan defisit fiskal dan penyesuaian program yang harus segera dilakukan.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus menilai keresahan para kepala daerah merupakan respons wajar. Namun, ia mengingatkan agar kondisi ini tidak dihadapi dengan kepanikan.
“Tidak perlu bimbang. Tenang, saya punya solusinya,” ujar Yulius dengan nada optimistis.
Dua Pilar Strategi
Gubernur Yulius menawarkan strategi adaptif dengan menekankan dua pilar utama. Pertama, optimalisasi sumber daya alam (SDA) lokal yang dinilainya melimpah dan dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah di tengah berkurangnya dana transfer.
“Pemanfaatan kekayaan ini harus menjadi prioritas. Kuncinya ada pada sinergitas antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota untuk menciptakan rantai nilai yang kuat,” kata Yulius.
Kedua, Yulius berkomitmen melakukan advokasi langsung ke pemerintah pusat. Ia menyatakan akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan kondisi riil Sulawesi Utara dan aspirasi bupati/wali kota terkait dampak pemangkasan TKD.
Transparansi Fiskal
Selain menawarkan solusi, Gubernur Yulius menekankan pentingnya transparansi kepada publik. Ia meminta seluruh kepala daerah menyampaikan kondisi fiskal dengan jujur kepada masyarakat.
“Harus berani bicara kepada masyarakat soal kondisi ini,” tegasnya.
Menurut Yulius, momentum pemangkasan TKD 2026 seharusnya dipandang sebagai peluang untuk bertransformasi. “Ini saatnya Sulawesi Utara bergerak menuju kemandirian fiskal melalui pemanfaatan potensi lokal yang terencana dan sinergis,” ujarnya. (rds)
