MANADONET.COM – Alokasi anggaran penanggulangan bencana menjadi sorotan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2027.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2027 pada Jumat (7/8/2026).
Dalam pembahasan tersebut, legislator menilai anggaran untuk penanggulangan bencana perlu mendapat perhatian lebih serius, mengingat Sulut memiliki potensi berbagai bencana, baik bencana alam maupun kejadian lainnya.
Anggota Banggar DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban, menegaskan pentingnya penguatan anggaran untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurutnya, Pemprov Sulut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan Bencana. Karena itu, implementasi kebijakan tersebut perlu didukung dengan anggaran yang memadai.
“Kita sudah punya Perda tentang penanganan bencana. Ke depan kami berharap minimal diberikan tambahan anggaran untuk penanganan bencana, agar ada upaya peningkatan dalam siap siaga bencana,” ujar Lomban.
Sorotan lebih tajam disampaikan anggota Banggar DPRD Sulut, Amir Liputo. Saat melakukan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama mitra kerja, Liputo menemukan adanya penurunan anggaran program penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut.
Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp300 juta, dalam draft anggaran 2027 justru turun menjadi sekitar Rp207 juta.
Liputo menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi, terlebih ancaman bencana di Sulut masih cukup tinggi. Ia mencontohkan kebakaran lahan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang diperkirakan telah menghanguskan area sekitar 600 hektare.
“Menurut kami ini perlu mendapat perhatian khusus. Kami usulkan untuk BPBD dinaikkan anggarannya menjadi angka Rp500 juta,” tegas Liputo.
Usulan tersebut diharapkan menjadi perhatian TAPD dalam proses penyusunan anggaran 2027. Banggar menilai penguatan anggaran BPBD bukan sekadar persoalan angka, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan hingga respons cepat ketika bencana terjadi.
Dengan tambahan anggaran yang diusulkan, DPRD Sulut berharap BPBD memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Utara. (***)
Valentino
