MANADONET.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang digelar di Manado, Senin (2/6/2025).
Opini WTP ini menjadi capaian ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Pemprov Sulut. BPK menyampaikan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,” ujar Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, saat menyampaikan sambutan di hadapan para anggota dewan.
Prijono menekankan, opini WTP merupakan pernyataan profesional auditor terhadap kewajaran laporan keuangan, namun tidak menjamin sepenuhnya terbebas dari unsur kecurangan atau fraud. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah menjalankan tugas konstitusionalnya dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” kata Selvanus. “Kami bersyukur dan berbahagia karena opini WTP kembali diraih oleh Pemprov Sulut tahun ini.”
Ia menambahkan, raihan WTP ini akan menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan BPK RI dalam rapat paripurna tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut, kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua BPK RI, Dr. Budi Prijono, yang telah berkenan menyerahkan langsung LHP dalam rapat paripurna ini,” ujar politisi PDI-P itu. (vln)
