MANADONET.COM — Menyikapi aspirasi warga Perumahan Citraland yang menolak kenaikan sepihak Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) oleh pihak manajemen, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Nick Lomban, mendorong agar warga dan pengembang duduk bersama mencari solusi yang adil dan transparan.
Menurut Nick, komunikasi yang terbuka antara kedua pihak sangat penting untuk menghindari potensi konflik berkepanjangan di masa mendatang.
“Sudah saatnya kita mendorong komunikasi yang intensif antara warga dan pengembang agar ke depan tidak jadi bom waktu. Dari sudut pandang saya, warga ini tidak punya kepastian. Kalau pengembang bisa menaikkan IPL secara sepihak, lima tahun ke depan bisa jadi tidak terkendali berapa yang harus dibayar,” ujar politisi Partai NasDem itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama warga dan pihak pengembang Citraland, Senin (20/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Nick Lomban juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan kenaikan upah bagi para pekerja di lingkungan Citraland, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana IPL.
“Kalau ada kenaikan untuk menyesuaikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) bagi para security, tentu kami mendukung supaya mereka sejahtera dan bisa bekerja dengan baik. Tapi apakah seluruh dana IPL digunakan untuk keamanan dan lingkungan? Pasti tidak semua. Komponennya seperti apa, sebaiknya disampaikan agar kami dan warga memahami dengan jelas,” kata Nick.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan sejumlah warga Citraland Manado yang menilai kenaikan IPL dilakukan tanpa sosialisasi dan kesepakatan bersama antara penghuni dan pihak pengelola. DPRD Sulut melalui Komisi III berkomitmen memfasilitasi mediasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah. (rds)
