MANADONET.COM- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun 2026 yang berlangsung pada 28 hingga 31 Maret 2026.
Kegiatan reses DPRD Sulut ini menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, menegaskan bahwa agenda reses telah dijadwalkan secara resmi sesuai kalender kerja lembaga legislatif tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Braien R. Waworuntu, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Minggu (29/03/2026). Kehadiran legislator muda ini disambut antusias warga dari berbagai desa yang memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka secara langsung.
Dalam kegiatan reses DPRD Sulut 2026 tersebut, warga Desa Rambunan secara kompak mengangkat dua persoalan utama, yakni pembangunan infrastruktur dasar dan ketersediaan air bersih. Program betonisasi Jalan Lingkar Rambunan menjadi aspirasi prioritas karena dinilai sangat vital bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Warga menjelaskan, kondisi Jalan Lingkar Rambunan saat ini masih memprihatinkan, terutama saat musim hujan. Jalan yang berlumpur dan licin kerap menghambat aktivitas sehari-hari, termasuk distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
“Jalan lingkar ini sangat penting bagi kami. Kalau sudah dibeton, tentu akan sangat membantu aktivitas sehari-hari, terutama untuk mengangkut hasil pertanian,” ungkap salah satu warga dalam dialog tersebut.

Selain infrastruktur jalan, persoalan akses air bersih juga menjadi sorotan utama. Masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, khususnya saat musim kemarau. Kondisi ini memaksa warga mencari sumber air alternatif dengan jarak cukup jauh, bahkan kualitas air yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, warga berharap adanya program pengadaan air bersih yang berkelanjutan, seperti pembangunan jaringan perpipaan, sumur bor, maupun sistem distribusi air yang memadai.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Braien Waworuntu menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut akan saya perjuangkan di lembaga legislatif. Sementara yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Minahasa akan saya teruskan ke fraksi kami di DPRD kabupaten serta langsung ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar formalitas, melainkan sarana penting untuk menyerap langsung suara rakyat di daerah pemilihan.
“Berjuang bersama rakyat, mendengar suara rakyat, dan merealisasikannya untuk rakyat. Itu komitmen kami,” pungkasnya.
Kegiatan ini kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan, seperti jalan dan air bersih, masih menjadi kebutuhan utama masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. (***)
Valentino Warouw









