MANADONET.COM– DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan agenda reses selama empat hari, terhitung 28 hingga 31 Maret 2026. Seluruh anggota dewan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, memilih wilayah kepulauan sebagai titik resesnya, dengan mengunjungi tiga lokasi di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Dalam agenda reses DPRD Sulut 2026 tersebut, Silangen menyerap aspirasi masyarakat di Desa Karalung dan Desa Dame I, Senin (30/3/2026). Warga di dua desa ini kompak menyuarakan kebutuhan bantuan mesin tempel bagi nelayan, mengingat sektor perikanan menjadi mata pencaharian utama masyarakat kepulauan.
Selain itu, masyarakat bersama aparat desa juga mengusulkan penambahan kuota bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal warga kurang mampu. Tak kalah penting, warga juga meminta pembangunan talud pengaman pantai guna mengantisipasi abrasi dan menjaga kawasan pesisir.
Di hari yang sama, Ketua DPRD Sulut juga melanjutkan reses ke Kelurahan Tatahadeng. Dalam dialog bersama warga, kembali mencuat kebutuhan bantuan RTLH serta permintaan penerangan jalan umum untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Tak hanya itu, sektor ekonomi juga menjadi perhatian. Warga berharap adanya dukungan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) guna mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Untuk aspek kebencanaan, masyarakat turut mengusulkan perbaikan akses jalan setapak yang berfungsi sebagai jalur evakuasi saat terjadi bencana, mengingat wilayah kepulauan rawan terhadap kondisi alam ekstrem.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Fransiscus Andi Silangen menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh kebutuhan masyarakat melalui jalur legislatif dan koordinasi dengan pemerintah terkait.
Kegiatan reses ini menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai jembatan aspirasi masyarakat, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti Sitaro yang memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga. (***)
