MANADONET.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Nick Adipcita Lomban, turun langsung ke lapangan dalam agenda Reses Tahun Sidang 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kota Bitung. Dalam pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur jalan menjadi keluhan utama warga, terutama kondisi jalan berlubang yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara–Bitung, Nick Lomban menemukan fakta bahwa kondisi jalan di sejumlah titik strategis sangat memprihatinkan. Bahkan, saat musim hujan, lubang jalan yang tertutup genangan air kerap menjadi “jebakan maut” bagi pengendara, khususnya roda dua.
“Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau hujan, lubang tidak kelihatan karena tertutup air. Banyak pengendara motor yang terjatuh,” keluh warga Kecamatan Maesa saat dialog bersama Nick.
Dalam kegiatan reses DPRD Sulut 2026 ini, Nick juga melakukan peninjauan langsung di beberapa titik vital Kota Bitung. Di antaranya kawasan depan gereja sentrum, area Patung Cakalang, depan markas Kodim, hingga kawasan industri AKR yang memiliki intensitas lalu lintas kendaraan berat cukup tinggi.
“Dari hasil pantauan di lapangan, terdapat banyak sekali titik jalan berlubang. Ini sangat mengganggu kenyamanan sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Nick menjelaskan bahwa sebagian besar ruas jalan yang mengalami kerusakan merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), bukan Pemerintah Provinsi Sulut. Meski demikian, ia menegaskan akan tetap mendorong percepatan perbaikan melalui fungsi koordinasi dan pengawasan DPRD.
“Memang bukan kewenangan provinsi, tapi kami akan terus berkoordinasi dengan BPJN untuk segera melakukan perbaikan. Minimal dilakukan penambalan (patching) karena risikonya sangat tinggi,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, warga juga mengeluhkan minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas yang gelap, yang dinilai meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas. Tak hanya itu, masyarakat turut menyoroti perlunya peningkatan pelayanan publik, mulai dari fasilitas kesehatan hingga perbaikan drainase untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.
Nick Lomban menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diserap tidak akan berhenti sebagai laporan semata, melainkan akan dibawa ke pembahasan di DPRD Sulut untuk diperjuangkan dalam penganggaran maupun koordinasi lintas sektor.
“Kegiatan reses ini adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Infrastruktur adalah kebutuhan dasar, dan kami akan memastikan setiap aspirasi masyarakat diakomodasi secara tepat,” tegasnya.
Kegiatan ini sekaligus menyoroti pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Di tengah ambisi menjadikan Sulawesi Utara sebagai gerbang ekonomi kawasan Pasifik, kondisi jalan rusak di Kota Bitung menjadi ironi yang harus segera ditangani demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. (***)
