MANADONET.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Toni Supit, mengajak masyarakat kepulauan untuk mulai mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok akibat krisis energi global. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan reses di Pulau Tagulandang, Senin (30/3/2026).
Dalam agenda reses DPRD Sulut 2026 tersebut, Toni Supit yang akrab disapa Tonsu menyoroti situasi geopolitik dunia yang dinilai berpotensi berdampak langsung pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Ia menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, serta meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah—melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran—berpotensi mengganggu distribusi minyak dunia, terutama di jalur strategis Selat Hormuz.
“Situasi global saat ini harus menjadi perhatian bersama. Ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia bisa berdampak pada ketersediaan BBM,” ujar Tonsu.
Menurutnya, jika kondisi tersebut berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintah akan menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah kepulauan yang bergantung pada distribusi logistik.
Karena itu, ia mengimbau warga untuk mulai menanam kebutuhan dapur secara mandiri, seperti bawang daun, goraka, barito, dan berbagai tanaman pangan lainnya guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
“Kalau distribusi terganggu dan BBM dibatasi, masyarakat kepulauan pasti paling terdampak. Jadi, langkah terbaik adalah mulai mandiri dari sekarang,” tegasnya.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan reses tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada nelayan berupa empat unit perahu dan sejumlah coldbox guna mendukung aktivitas perikanan.
Toni Supit mengakui bahwa bantuan tersebut belum dapat menjangkau seluruh masyarakat, namun ia memastikan seluruh aspirasi yang masuk telah dicatat dan akan terus diperjuangkan melalui mekanisme pengajuan ke pemerintah provinsi.
“Belum semua bisa terakomodasi saat ini, tetapi aspirasi masyarakat sudah kami catat dan akan terus kami perjuangkan,” katanya.
Kegiatan reses ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Warga menilai kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat kepulauan sangat penting, terutama dalam menyuarakan kebutuhan dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.
Reses ini sekaligus menegaskan pentingnya ketahanan pangan lokal sebagai strategi menghadapi ketidakpastian global, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan Sulawesi Utara. (***)
