MANADONET.COM- Wali Kota Andrei Angouw mendampingi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam peninjauan rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Malendeng, Manado, Rabu (8/4/2026).
Program BSPS yang digulirkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas hunian. Bantuan ini mencakup pembangunan baru maupun perbaikan rumah tidak layak huni secara swadaya dengan mengedepankan semangat gotong royong.
Dalam kunjungan tersebut, Hashim Djojohadikusumo bersama Andrei Angouw meninjau langsung kondisi rumah warga yang akan direnovasi, sekaligus berdialog dengan para penerima bantuan. Mereka memastikan program berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah adanya tambahan manfaat bagi penerima bantuan, yakni sertifikasi kepemilikan rumah secara gratis sebagai bentuk jaminan legalitas hunian.
“Penerima bantuan tidak hanya mendapatkan perbaikan rumah, tetapi juga sertifikat kepemilikan secara gratis sebagai bukti hak atas hunian,” ungkap Utusan Khusus Presiden dalam kesempatan tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Roycke Harry Langie, serta sejumlah undangan lainnya. Wali Kota Manado juga didampingi Sekretaris Daerah Kota Manado, Steaven Dandel.
Melalui program BSPS, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Sulawesi Utara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Dirjen Sri Haryati menyampaikan apresiasi kepada Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan atas arahan dan dukungan yang konsisten sejak berdirinya Kementerian PKP hingga saat ini. Dukungan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
“Peningkatan program BSPS secara nasional melonjak dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. Khusus untuk Sulawesi Utara, meningkat dari 748 unit menjadi 8.198 unit atau meningkat hampir 10 kali lipat,” ujar Dirjen Sri Haryati.
Dari sisi pembiayaan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang pertama kali diluncurkan juga menunjukkan capaian signifikan. Dirjen Sri menyebutkan hingga 7 April 2026, realisasi KUR Perumahan telah mencapai Rp10,8 triliun dengan total 1.183 debitur dari sisi supply dan 50.952 debitur dari sisi demand. Pada kesempatan tersebut, BNI mencatat rekor closing peminatan KUR Perumahan sebesar Rp206,3 miliar dengan total 453 nasabah, yang menjadi capaian tertinggi dalam sosialisasi program KUR Perumahan.
Kementerian PKP juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus yang berhasil meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 41 persen. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi rumah subsidi meningkat dari 2.146 unit pada 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di perkotaan tercatat tiga kali lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PKP mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal melalui penyusunan regulasi baru rumah susun subsidi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Regulasi baru rusun subsidi ini sangat dinantikan dan disambut baik oleh stakeholder perumahan, baik MBR, pengembang dan perbankan. Dalam aturan baru, tenor pinjaman kami perpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, sehingga angsuran semakin rendah dan terjangkau, dengan bunga yang tetap. Ukuran rusun subsidi pun kami tingkatkan dari yang tadinya 30 meter persegi menjadi 45 meter persegi,” ujarnya. (***)
