MANADONET.COM– Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 yang digelar Senin (13/04/2026) memunculkan sejumlah isu strategis, salah satunya terkait anggaran dan pemerataan jaringan internet di wilayah Sulut.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut sejak pagi hingga siang, perhatian anggota dewan tertuju pada pengelolaan anggaran pengadaan jaringan internet oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Sulut.
Anggota Pansus LKPJ, Angelia Wenas, menegaskan bahwa konektivitas internet merupakan fondasi utama dalam menghadapi era digital saat ini, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi modern lainnya.
“Kenapa saya mengangkat hal ini, karena saat ini kita sudah ada di zaman modern. Kita bicara AI dan perkembangan teknologi yang tentunya semua bermula dari ketersediaan jaringan provider atau konektivitas,” ungkapnya.
Meski demikian, politisi Partai Demokrat tersebut mengapresiasi upaya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam memperluas jaringan internet hingga ke daerah terpencil di Sulawesi Utara.
Namun, ia mengungkapkan masih adanya wilayah yang belum terjangkau layanan internet, terutama di daerah pemilihannya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
“Di Boltim masih ada tiga desa yang belum tersambung jaringan internet, yakni Desa Jiko Blanga, Desa Bukaka, dan Desa Kokapoi. Ini perlu menjadi perhatian serius Dinas KIPS,” tegas Wenas.
Ia pun mendorong agar Dinas KIPS Sulut meningkatkan kerja sama dengan berbagai penyedia layanan (provider) guna mempercepat pemerataan akses internet, khususnya bagi generasi muda di daerah terpencil.
“Sayang jika generasi muda yang harusnya melek internet justru terkendala jaringan. Ini menjadi PR besar bagi Dinas KIPS,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas KIPS Sulut, Zainudin Hilimi, mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam pemerataan jaringan, meskipun sejumlah wilayah telah memanfaatkan teknologi satelit seperti Starlink.
“Untuk beberapa wilayah sudah menggunakan Starlink. Kami juga telah berkomunikasi dengan Balai Monitor Komdigi agar dapat membantu memfasilitasi kebutuhan internet di desa-desa yang belum terjangkau,” jelas Hilimi.
Ia berharap dalam waktu dekat seluruh wilayah di Sulawesi Utara dapat menikmati akses internet yang memadai sebagai bagian dari percepatan transformasi digital daerah.
Rapat Pansus LKPJ ini menjadi momentum penting bagi DPRD Sulut dalam mendorong pemerataan infrastruktur digital, sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Valentino Warouw
