MANADONET.COM– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025 mulai menggenjot pembahasan dengan menggelar rapat bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Senin (13/04/2026).
Rapat strategis tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene. Sementara jalannya rapat dipimpin Ketua Pansus Raski Mokodompit bersama Wakil Ketua Louis Schramm dan Sekretaris Reamly Kandoli, serta dihadiri seluruh anggota Pansus.
Agenda utama rapat berfokus pada evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan SKPD, termasuk realisasi fisik dan keuangan, serta pelaksanaan peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Utara.
Usai rapat, Ketua Pansus Raski Mokodompit mengungkapkan bahwa pembahasan hari pertama masih melibatkan SKPD yang bermitra dengan Komisi I dan Komisi II DPRD Sulut.
“Agenda besok akan dilanjutkan dengan SKPD yang bermitra dengan Komisi III dan IV,” ujar Ketua Pansus Raski Mokodompit
Politisi Partai Golkar itu menilai secara umum laporan capaian kinerja yang disampaikan SKPD tergolong baik, meskipun keputusan akhir masih menunggu pembahasan lanjutan.
“Pada dasarnya apa yang disampaikan cukup baik, namun rekomendasi akhir Pansus akan ditentukan dalam tahap finalisasi,” jelas Ketua Pansus Raski Mokodompit
Tak hanya berhenti pada pembahasan di ruang rapat, Pansus juga berencana melakukan verifikasi langsung di lapangan guna memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi.
“Nanti kita akan turun lapangan. Setelah itu akan kita diskusikan bersama anggota Pansus mana yang akan diprioritaskan,” tambah Ketua Pansus Raski Mokodompit
Rapat Pansus LKPJ ini menjadi bagian penting dalam proses pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemprov Sulut, sekaligus memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Valentino Warouw
