MANADONET.COM– Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025, Cindy Wurangian, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, khususnya terkait transparansi informasi publik melalui website resmi.
Dalam rapat Pansus yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (14/4/2026), Wurangian menyoroti masih banyak SKPD yang belum memiliki website resmi sesuai standar, bahkan ada yang sama sekali belum memilikinya.
“Dalam pembahasan bersama mitra Komisi I, khususnya Dinas Kominfo, salah satu indikator penting adalah keberadaan website di tiap SKPD yang memenuhi standar. Namun faktanya, masih ada SKPD seperti Dinas ESDM yang belum memiliki website, atau jika ada belum memenuhi standar,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Wurangian juga menyinggung minimnya keterbukaan informasi di sejumlah biro strategis, salah satunya Biro Administrasi Pimpinan.
“Sebagai contoh, Biro Administrasi Pimpinan. Sampai saat ini saya sendiri belum mengetahui secara jelas tugas dan fungsi biro tersebut,” ungkap Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian
Menurut legislator empat periode itu, keberadaan website yang informatif dan terstandarisasi merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi pemerintahan.
“Jika SKPD memiliki website yang baik, masyarakat bisa dengan mudah mengakses struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, hingga standar pelayanan. Bahkan pengajuan layanan bisa dilakukan secara daring atau setidaknya masyarakat memahami alurnya,” jelas Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian
Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian pun mendesak Pemerintah Provinsi Sulut untuk menjadikan pengembangan dan optimalisasi website SKPD sebagai prioritas utama ke depan.
“Ini harus menjadi perhatian serius agar SKPD lebih informatif, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat,” tutup Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian
Diketahui, Pansus LKPj Gubernur Sulut Tahun 2025 saat ini tengah menggelar serangkaian rapat evaluasi bersama seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Sulut.
Agenda tersebut mencakup penyampaian capaian kinerja program dan kegiatan, realisasi fisik dan keuangan, serta evaluasi pelaksanaan peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Valentino Warouw
