MANADONET.COM – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya perubahan paradigma pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia meminta seluruh jajaran APIP di daerahnya tidak lagi sekadar berperan sebagai “watchdog”, tetapi menjadi mitra strategis yang mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP Tahun 2026 yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, yakni keterbatasan ruang fiskal, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan transformasi digital. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peran APIP yang lebih adaptif, progresif, dan solutif.
“Pengawasan tidak boleh hanya mencari kesalahan. APIP harus hadir sebagai bagian dari solusi dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan akuntabel,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur menggarisbawahi dua peran krusial APIP. Pertama, sebagai Early Warning System, yakni mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, bukan setelah kerugian negara terjadi. Kedua, sebagai Trusted Advisor, yaitu menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah dalam memberikan solusi regulasi serta mitigasi risiko dalam pelaksanaan anggaran.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan prinsip value for money. Ia juga menegaskan komitmen zero tolerance terhadap korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Sebagai langkah konkret, Inspektorat Daerah diminta memperkuat sinergi dengan BPKP melalui skema clearing house, guna mengedepankan upaya pencegahan serta pemulihan kerugian negara.
Selain itu, Gubernur mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan melalui penerapan Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM). Sistem ini diharapkan terintegrasi langsung dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga akuntabilitas dapat dipantau secara real-time.
“Pembangunan yang hebat tanpa akuntabilitas adalah kesia-siaan,” ujar Gubernur.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah se-Sulawesi Utara bahwa tanggung jawab utama sistem pengendalian intern berada di tangan pimpinan daerah. Oleh karena itu, APIP tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kelemahan dalam manajemen pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, turut menyampaikan hasil pengawasan tahun 2025 serta rencana kegiatan pengawasan tahun 2026 yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah di Sulut.
Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta jajaran Inspektorat Daerah. (***)
Valentino Warouw
