MANADONET.COM- Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai Indonesia Sulawesi Utara menegaskan bahwa seluruh aktivitas organisasi Muaythai di daerah wajib berada dalam garis koordinasi resmi Pengurus Besar Muaythai Indonesia.
Kepengurusan maupun organisasi yang berada di luar struktur resmi PBMI dipastikan tidak akan diproses secara administratif maupun organisatoris.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul langkah penataan organisasi Muaythai di Sulawesi Utara yang kini dipimpin oleh Gladis Mangundap.
Pengprov menilai penertiban organisasi menjadi langkah penting demi menjaga soliditas internal, pembinaan atlet, serta keberlangsungan program menuju agenda nasional, termasuk persiapan menghadapi PON Beladiri 2026.
Pengurus menekankan bahwa seluruh kegiatan yang mengatasnamakan Muaythai Indonesia wajib mengacu pada aturan organisasi, AD/ART, serta keputusan resmi PB Muaythai Indonesia.
Jika ditemukan adanya dualisme organisasi atau aktivitas yang tidak sesuai ketentuan resmi, maka akan diberikan tindakan tegas sesuai mekanisme organisasi.
“Kami ingin Muaythai Sulut berjalan satu komando dan fokus pada pembinaan atlet. Semua harus mengikuti aturan organisasi yang sah,” ujar salah satu pengurus dalam keterangannya.
Sebelumnya, PB Muaythai Indonesia telah menunjuk Gladis Mangundap sebagai pimpinan Pengprov MI Sulut periode 2026–2030 melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub).
Penunjukan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan organisasi sekaligus penguatan sistem pembinaan atlet di Sulawesi Utara.
Di bawah kepemimpinannya, Gladis menegaskan komitmennya membangun organisasi yang solid, profesional, dan berorientasi pada prestasi.
Ia juga mengajak seluruh pengurus kabupaten/kota, pelatih, dan atlet untuk menjaga persatuan demi kemajuan Muaythai Sulut di tingkat nasional maupun internasional.
Pengprov MI Sulut berharap polemik dualisme organisasi tidak lagi terjadi agar fokus pembinaan atlet dapat berjalan optimal.
Selain itu, organisasi menegaskan bahwa pihak yang terbukti melanggar aturan atau menggunakan nama organisasi tanpa legitimasi resmi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (***)
Valentino Warouw
