MANADONET.COM- Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Sulut itu menjadi forum evaluasi terhadap kinerja kedua organisasi perangkat daerah, khususnya terkait penyerapan anggaran dan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis.
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi III, Berty Kapojos, serta dihadiri sejumlah anggota komisi, di antaranya Yongkie Limen dan Haslinda Rotinsulu. Dalam pertemuan tersebut, para legislator menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari progres pelaksanaan program hingga tindak lanjut atas berbagai temuan di lapangan.
Dalam pemaparannya, Dinas Perkimtan menyampaikan laporan realisasi anggaran tahun berjalan, termasuk penyerapan dana untuk belanja pengadaan tanah serta pelaksanaan program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Komisi III meminta agar setiap program yang dijalankan dapat direalisasikan secara optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, perhatian khusus diberikan kepada Dinas PUPR terkait pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur. Komisi III menegaskan pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan data realisasi anggaran agar proses pengawasan dapat berjalan maksimal.
Para legislator meminta Dinas PUPR menyajikan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipantau secara transparan. Menurut Komisi III, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci dalam memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Sulut menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di sektor infrastruktur dan permukiman. Pengawasan yang optimal diharapkan mampu mendorong efektivitas penggunaan anggaran serta mempercepat realisasi pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. (***)
Valentino Warouw
