MANADONET.COM- Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Utara, Inggried Sondakh, menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa persidangan di Objek Wisata Pantai Mangatasik, Kabupaten Minahasa, Sabtu (1/8/2026).
Kegiatan reses tersebut dirangkaikan dengan ibadah Wanita Kaum Ibu (WKI) GMIM Eklesia Kalasey dan dihadiri pemerintah desa serta masyarakat setempat.
Dalam dialog tatap muka yang berlangsung hangat, legislator Partai Golkar itu menerima sejumlah usulan penting dari masyarakat. Mulai dari persoalan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pembangunan infrastruktur lingkungan, minimnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hingga kebutuhan bantuan alat tangkap bagi nelayan.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius datang dari Pemerintah Desa Kalasey Satu. Hukum Tua Desa Kalasey Satu, Lely Tonggari, mengungkapkan keresahan masyarakat terkait keberadaan ODGJ yang masih berkeliaran di wilayah Kalasey Satu dan sekitarnya.
Menurutnya, pemerintah desa telah berupaya melakukan penanganan, termasuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit jiwa. Namun, upaya tersebut masih terkendala prosedur administrasi serta keterbatasan kewenangan pemerintah desa.
“Kami berharap Dinas Sosial dapat lebih serius menangani persoalan ini karena pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan. Prosedurnya memang harus melalui dinas terkait,” tegas Tonggari.
Selain persoalan sosial, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Sejumlah masyarakat berharap adanya percepatan pemasangan paving di lorong-lorong dan akses jalan permukiman yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Keluhan lain yang turut mencuat adalah minimnya LPJU di sejumlah titik. Kondisi jalan yang gelap pada malam hari dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas warga sekaligus memicu potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tak hanya itu, sebagai kawasan pesisir, kelompok nelayan juga memanfaatkan momentum reses tersebut untuk menyampaikan kebutuhan bantuan alat tangkap dan sarana pendukung aktivitas melaut.
Bantuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Inggried Sondakh memastikan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan dirangkum dalam Laporan Hasil Reses.
Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi bahan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Sulawesi Utara, serta akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan instansi teknis terkait.
“Banyak aspirasi yang masuk dalam reses kali ini, dan semua akan saya rangkum dalam satu laporan hasil reses. Semoga apa yang menjadi aspirasi warga ini bisa mendapat perhatian serta tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah,” pungkas Srikandi Beringin Sulut tersebut.
Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, sekaligus menjadi jembatan antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah daerah. (***)
Valentino
