MANADONET.COM- Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, menerapkan pendekatan berbeda dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara.
Bukannya menggelar pertemuan terbuka dalam skala besar, legislator Partai Demokrat yang duduk di Komisi I DPRD Sulut ini memilih turun langsung secara **door to door** dengan menyambangi kantor-kantor Hukum Tua di wilayah Kecamatan Dimembe.
Dalam kunjungan tersebut, Henry Walukow mengumpulkan langsung dokumen hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari masing-masing desa sebagai dasar untuk menginventarisasi kebutuhan dan program prioritas masyarakat.
Menurut Henry, pola tersebut dinilai lebih efektif untuk memastikan aspirasi yang nantinya masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD benar-benar merupakan kebutuhan mendesak, realistis, serta sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara.
“Kalau reses dilakukan secara terbuka, saya khawatir begitu banyak aspirasi yang masuk. Sementara kondisi anggaran Pemprov Sulut saat ini sangat terbatas untuk menjawab seluruh harapan masyarakat,” ungkap Henry.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan berarti dirinya pesimistis terhadap pembangunan daerah. Sebaliknya, pendekatan itu merupakan bentuk sikap pragmatis agar aspirasi masyarakat yang dikawal tidak sekadar menjadi daftar keinginan, tetapi memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan.
Selain menjaring usulan baru, Henry juga melakukan inventarisasi terhadap sejumlah program prioritas tahun sebelumnya yang belum sempat direalisasikan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Dari hasil turun lapangan, sejumlah persoalan mendasar masih mendominasi aspirasi masyarakat. Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang paling banyak dikeluhkan warga.
Beberapa kebutuhan mendesak yang berhasil dihimpun antara lain perbaikan jalan berstatus provinsi, pembangunan irigasi pertanian, serta normalisasi drainase untuk mengantisipasi potensi banjir menjelang musim hujan.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, kebutuhan pembukaan dan perbaikan jalan perkebunan, hingga persoalan penyaluran BBM jenis solar yang dinilai menghambat aktivitas produksi masyarakat.
Menurut Henry, seluruh aspirasi tersebut akan diinventarisasi secara cermat sebelum diperjuangkan melalui mekanisme Pokir DPRD Sulut.
Kebutuhan pembangunan di Kecamatan Dimembe sendiri dinilai semakin penting mengingat posisi wilayah tersebut sebagai salah satu daerah penyangga menuju kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang.
Camat Dimembe, Hansye Dengah, menegaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Kami sangat mengharapkan perhatian Pemprov Sulut untuk melakukan renovasi jalan. Dimembe adalah daerah penyangga utama kawasan wisata super prioritas Likupang, sehingga kualitas jalannya sangat menentukan wajah pariwisata kita,” tegas Hansye.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap konsistensi Henry Walukow dalam mengawal berbagai usulan pembangunan masyarakat Kecamatan Dimembe di tingkat provinsi.
Hansye berharap sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, DPRD Sulut, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat terus terjaga demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pola reses yang lebih terarah ini, Henry Walukow berharap aspirasi yang diperjuangkan benar-benar berangkat dari kebutuhan prioritas masyarakat dan dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
Dengan demikian, setiap usulan yang masuk diharapkan tidak hanya berhenti sebagai aspirasi, tetapi dapat diwujudkan secara bertahap melalui program pembangunan pemerintah daerah. (***)
Valentino
