MANADONET.COM- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara-Kota Bitung, Cindy Wurangian, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026.
Sepanjang Agustus 2026, legislator Partai Golkar tersebut menyambangi sejumlah titik di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Mulai dari Kecamatan Madidir, Watudambo, Tanjung Merah, Maesa hingga Kecamatan Dimembe.
Dalam rangkaian dialog tatap muka bersama masyarakat, berbagai persoalan mengemuka. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial-keagamaan hingga kebutuhan masyarakat nelayan.
Persoalan infrastruktur fisik menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga. Masyarakat meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap fasilitas umum yang dinilai penting untuk menunjang keamanan, kenyamanan dan aktivitas sehari-hari.
Sejumlah usulan yang disampaikan antara lain peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU), perbaikan drainase, penanganan jalan berlubang, pembangunan jalan paving di wilayah Girian, hingga pembangunan tanggul untuk mengantisipasi longsor.
Selain infrastruktur permukiman, warga juga meminta kejelasan arah pembangunan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Masyarakat berharap pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih terbuka mengenai zonasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga warga dapat memahami arah pembangunan kawasan sekaligus mengetahui dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Sektor pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Warga mengusulkan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk berbagai bidang usaha, mulai dari tata boga, pertukangan, menjahit hingga katering.
Sementara masyarakat pesisir dan kelompok nelayan mengharapkan dukungan sarana produksi perikanan. Bantuan yang diusulkan antara lain perahu, mesin tempel, katinting, coolbox hingga bagan tangkap.
Bantuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Di sektor pelayanan publik, persoalan jaminan kesehatan turut menjadi catatan penting.
Warga mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan, terutama terkait ketersediaan sejumlah obat yang belum sepenuhnya ditanggung. Masyarakat juga menyoroti adanya pasien yang dinilai dipulangkan terlalu dini sebelum kondisi kesehatannya benar-benar stabil.
Selain itu, warga menyampaikan kebutuhan bantuan alat bantu kesehatan, seperti kursi roda dan kacamata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan adanya program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA hingga mahasiswa jenjang S1 dan S2.
Warga juga meminta perhatian terhadap pemenuhan fasilitas belajar di SMK Pelita Bahari agar proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
Sementara di sektor sosial dan keagamaan, aspirasi yang disampaikan meliputi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembenahan rumah ibadah, serta dukungan sarana olahraga bagi generasi muda.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Cindy Wurangian memastikan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diinventarisasi secara sistematis untuk kemudian dibawa dalam pembahasan di DPRD Sulut.
Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Reses merupakan momentum bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi dan perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan ketentuan yang berlaku,” ujar Srikandi Partai Golkar tersebut.
Cindy menegaskan, aspirasi yang dihimpun tidak akan berhenti pada laporan reses. Seluruh usulan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Hasil reses selanjutnya akan dibawa ke ranah pembahasan dewan dan dikoordinasikan, baik dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah kabupaten/kota.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang agar berbagai kebutuhan masyarakat Bitung dan Minahasa Utara dapat masuk dalam rencana kerja pembangunan daerah serta direalisasikan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. (***)
Valentino
