MANADONET.COM – Persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung. Perbaikan jalan, drainase, irigasi hingga sarana pendukung lainnya mendominasi aspirasi warga yang dihimpun anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dalam masa reses II tahun 2026.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulut melalui juru bicara anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Minut-Bitung, Henry Walukow.
Menurut Henry, masyarakat di dua wilayah tersebut masih sangat berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sehari-hari.
Salah satu persoalan yang dinilai paling mendesak berada di Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Desa Kaletuan, Kecamatan Likupang Selatan. Ruas jalan utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.
“Terutama jalan menuju KEK Likupang, yang jalannya sudah sepertiga ambruk dan berpotensi mengalami putus. Spotnya di Desa Kaletuan, Likupang Selatan,” ujar Henry Walukow, Rabu (2/9/2026).
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera dari Pemerintah Provinsi Sulut. Selain mengganggu mobilitas masyarakat setempat, kerusakan jalan tersebut juga berpotensi menghambat akses menuju kawasan pariwisata yang menjadi salah satu tujuan strategis di Sulut.
Di Kabupaten Minahasa Utara, aspirasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan jalan provinsi dan akses menuju KEK Likupang.
Warga di sejumlah desa juga menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan perkebunan yang menjadi jalur penting dalam distribusi hasil pertanian. Selain itu, persoalan sarana irigasi turut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan produktivitas petani.
Sementara itu, aspirasi masyarakat di Kota Bitung lebih banyak berkaitan dengan persoalan infrastruktur perkotaan.
Di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, misalnya, warga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan lingkungan, saluran air bersih, drainase hingga akses terhadap layanan BPJS.
Keluhan serupa juga muncul di wilayah Bitung Timur. Warga menyoroti kondisi jalan yang berlubang serta ancaman banjir yang diperparah oleh sedimentasi pada saluran drainase yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Meski masih menemukan berbagai persoalan di lapangan, DPRD Sulut juga memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Sulut atas sejumlah perbaikan infrastruktur yang telah direalisasikan sebelumnya.
Delapan legislator yang mewakili Dapil II Minut-Bitung, yakni Eugenie Nonarine Mantiri, Priscilla Cindy Wurangian, Julitje Margareta Maringka, Berty Kapojos, Hillary Tuwo, Nick Adicipta Lomban, Henry Walukow, dan Ruslan Abdul Gani, menyatakan komitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat.
Seluruh hasil temuan selama masa reses selanjutnya akan dipilah dan dirumuskan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulut.
Aspirasi tersebut kemudian akan diselaraskan dengan kemampuan anggaran daerah serta dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menentukan tindak lanjut dan prioritas penanganannya.
Dengan demikian, hasil reses tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi diharapkan dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Minut dan Bitung. (***)
Valentiono
