MANADONET.COM- Gabungan mahasiswa Papua yang terdiri dari gabungan organisasi Mahasiswa Papua Cipayung ketiga IMIPA, cabang KNPB-KI, AMPTPI DPW dan MKCP-SULUT, Jumat, 15 November 2924 turun menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam aksi yang diterima anggota DPRD Sulut, Louis Schramm tersebut, para mahasiswa menegaskan penolakan transmigrasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di tanah Papua.
Adapun tuntutan gabungan mahasiswa papua tersebut :
- Hentikan kebijakan Transmigrasi.Karena pemerintah Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan transmigrasi di seluruh West Papua.
- Pemerintah Indonesia tidak memiliki kajian Ilmiah yang memungkinkan untuk mengirimkan pasukan keamanan dan militer sebagai bagian dari mobilisasi umum. Tentu ini akan berdampak buruk pada pembantaian, pelanggaran HAM dan pemusnahan etnis.
- Pemerintah Indonesia perlu melibatkan semua pihak, seperti pemerhati lingkungan, ahli pemanasan global, dan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri guna melakukan kajian, peninjauan dan menguji seluruh kebijakan yang dapat mengeskploitasi sumber daya alam Papua.
- Seluruh kebijakan politik etis yang aneksasionis di Tanah Papua memiliki cacat hukum dan cacat moral, bahkan tidak relevan dan selalu saja merugikan kaum pribumi. Karena itu perlu melakukan peninjauan secara komperhensif dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
- Menolak dengan tegas program pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan semua perusahaan serta investasi di Papua.
- Kami meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini BIN/BAIS stop melakukan teror terhadap Aktivis Papua, Aktivis Mahasiswa, lembaga-lembaga Media, baik di tanah Papua dan juga di Wilayah Konsulat.
- Segera Tarik Militer Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua.
- Demi kemanusian, harkat dan martabat manusia, orang Papua perlu menentukan nasib dan masa depan sendiri sebagai solusi damai yang demokratis melalui Referendum.
- Kembalikan Otsus Jilid II dan Berikan Penentuan nasib sendiri sebagai langkah solusi yang paling etis guna mengatasi ancaman kepunahan orang Papua, memperbaiki nama baik kolonial Indonesia, dan menyelamatkan tanah dan hutan adat Papua yang mampu menyelamatkan manusia, termasuk bangsa Melayu dari pemanasan global. (rds)
