Makan Bergizi Gratis Dibahas Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN

oleh -876 Dilihat
oleh

MANADONET.COM- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibahas Gubenur Sulawesi Utara (Sulut) bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut, Selasa, 28 Oktober 2025.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional,” kata Gubenur Sulut Yulius Selvanus.

Menurut Gubernur Sulut Yulius Selvanus, ini harus diimplementasikan secara merata hingga ke kabupaten dan kota. Program ini tidak sekadar soal penyediaan makanan, tetapi merupakan langkah nyata dalam memperbaiki status gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan anak-anak di usia sekolah.

“Program ini adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Sulawesi Utara yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di daerah harus bergerak bersama memastikan implementasinya berjalan efektif,” Kata Gubernur Sulut Yulius Selvanus.

Lanjut Gubernur Sulut Yulius Selvanus, masih adanya beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang belum mencatatkan penerima manfaat program MBG. Ia meminta dukungan dan intervensi dari BGN agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah.

“Kami menemukan masih ada daerah yang mencatatkan nol penerima manfaat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Badan Gizi Nasional agar program ini dapat menyentuh seluruh sasaran di Sulawesi Utara,” tegas Gubernur Sulut Yulius Selvanus.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyiapkan pelaksanaan program ini.

“BGN siap mendukung penuh pemerintah daerah dalam memastikan standar pelaksanaan dan pengawasan program MBG berjalan sesuai pedoman nasional,” kata dia.

Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulut.

Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan di lapangan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang sehat, kuat, dan berdaya saing, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. (vln)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.