MANADONET.COM— Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai memasuki fase siaga penuh. Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana dan Pengaturan Aktivitas Masyarakat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Kamis (4/12/2025).
Rakor tersebut menghadirkan jajaran Forkopimda Sulut, instansi vertikal, serta seluruh SKPD Pemerintah Provinsi. Pertemuan ini menjadi forum konsolidasi lintas sektoral untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi dua tantangan utama: ancaman bencana hidrometeorologi dan peningkatan aktivitas publik selama periode Nataru.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menekankan perubahan dinamika iklim yang semakin ekstrem sebagai faktor risiko besar bagi wilayah Sulut. Ia menunjuk potensi banjir, tanah longsor, hingga gelombang tinggi sebagai ancaman yang harus diwaspadai.
“Kita menghadapi pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Risiko bencana hidrometeorologi semakin nyata dan Sulawesi Utara berada dalam kategori kerentanan tinggi,” ujar Gubernur.
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), tingkat kerawanan Sulut menjadi salah satu yang tertinggi sehingga, menurut Gubernur, kesiapsiagaan harus ditingkatkan pada semua level pemerintahan.
“Ini bukan peringatan biasa, tetapi tanda bahaya bagi kita semua. Kesiapan harus total dan tidak boleh setengah-setengah,” tegasnya.
Selain ancaman bencana alam, Gubernur juga memaparkan potensi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang libur panjang. Pusat keramaian, destinasi wisata, hingga jalur transportasi darat dan laut diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan.
“Mobilitas yang naik tajam dapat memicu kerawanan sosial dan kecelakaan jika tidak diawasi dengan baik,” jelasnya. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran keamanan dan perangkat daerah memastikan pengamanan berjalan terpadu.
Menutup arahannya, Gubernur Yulius memberikan instruksi langsung kepada seluruh peserta Rakor untuk memperkuat koordinasi internal maupun eksternal.
“Soliditas adalah kunci. Semua instansi harus memiliki jalur koordinasi yang jelas, cepat, dan tidak terputus. Respons darurat harus bisa diaktifkan kapan saja,” tegasnya.
Rakor ini menandai dimulainya langkah siaga terpadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Forkopimda dan seluruh instansi terkait. Pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh strategi pengamanan dan mitigasi bencana akan dijalankan secara menyeluruh agar Natal dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman dan tertib, sekaligus meminimalkan dampak dari potensi bencana alam. (vln)
