MANADONET.COM- Guernur Suut Yulius Selvanus resmi menetapkan langkah strategis tahun 2026 dengan fokus pada pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. Arahan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Pertemuan strategis ini turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.
Sepanjang 2025, ekonomi Sulut mencatat pertumbuhan 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Meski capaian tersebut positif, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (year-on-year) Sulut berada di level 1,23 persen. Gubernur mengungkapkan terdapat sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras (0,49 persen) dan perguruan tinggi (0,25 persen) sebagai kontributor terbesar.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Sulut akan memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi. Optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga juga menjadi perhatian serius.
Selain itu, langkah cepat seperti Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga akan digerakkan secara tepat sasaran guna menekan gejolak harga.
Dalam arahannya, Gubernur menetapkan empat pilar utama transformasi ekonomi Sulut:
1. Transformasi Digital
Percepatan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran publik, penguatan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, hingga digitalisasi distribusi pangan menjadi fokus utama.
2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Seluruh jajaran diminta bekerja lebih agresif dalam realisasi APBD, percepatan investasi PMA dan PMDN, serta mendorong hilirisasi industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja.
3. Akses Keuangan Inklusif
Melalui TPAKD, pemerintah akan memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan, disertai penguatan literasi keuangan digital.
4. Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pengembangan industri halal dan integrasi ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian akan menjadi motor pertumbuhan baru.
Gubernur menegaskan, keberhasilan agenda strategis 2026 sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjaga iklim ekonomi yang kondusif melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah, guna memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun mendatang. (rds)
