MANADONET.COM- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun 2026 yang berlangsung pada 28 hingga 31 Maret 2026.
Kegiatan reses DPRD Sulut ini menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, menegaskan bahwa agenda reses telah dijadwalkan secara resmi sesuai kalender kerja lembaga legislatif tersebut.
Dalam kegiatan reses tersebut, Inggried Sondakh menegaskan bahwa reses DPRD bukan sekadar agenda rutin menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya konstituen di Kalasey Satu yang merupakan salah satu basis dukungan terbesarnya.
“Dalam setiap reses, saya tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga menyampaikan apa saja yang telah saya perjuangkan,” ujar Sondakh.
Ia menjelaskan, pelaksanaan reses masa persidangan ini dilakukan di empat titik berbeda. Setelah Kalasey Satu, agenda reses berikutnya dijadwalkan berlangsung di wilayah Langowan dalam beberapa hari ke depan selama masa reses masih berjalan.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai legislator DPRD Sulut, Inggried mengaku fokus memperjuangkan penguatan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, ia mendorong berbagai program pemerintah yang dapat diakses masyarakat.
Program-program tersebut melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, hingga Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menurutnya, program lintas sektor tersebut sangat penting karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, khususnya di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.
Meski demikian, Sondakh mengakui adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah secara bersamaan, mengingat banyaknya jumlah desa di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, kegiatan reses dilakukan secara bertahap agar seluruh aspirasi masyarakat tetap dapat terakomodasi.
Menariknya, dalam setiap kegiatan reses, Inggried juga memadukan tugas politik dengan pelayanan spiritual. Sebagai penatua gereja, ia mengawali sejumlah agenda reses dengan ibadah bersama masyarakat.
“Sebagai penatua, saya merasa terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
Melalui pendekatan tersebut, Inggried Sondakh berharap program-program pemerintah yang diperjuangkannya di DPRD Sulut dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Sulawesi Utara.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Vonny Paat, menggelar kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di SMKS 2 Kristen Tomohon, Selasa (31/3/2026). Dalam agenda tersebut, Vonny fokus menyerap langsung aspirasi para siswa yang mewakili Generasi Z, khususnya di sektor pendidikan.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa-Tomohon, Vonny Paat memanfaatkan momen reses DPRD Sulut 2026 ini untuk berdialog terbuka dengan para pelajar. Diskusi berlangsung interaktif, membahas berbagai persoalan yang dihadapi siswa, mulai dari kebutuhan pendidikan hingga tantangan menuju jenjang perguruan tinggi.
“Para siswa di SMKS 2 Kristen Tomohon sangat aktif dan kritis dalam menyampaikan aspirasi. Kami berdiskusi panjang terkait kendala dan kebutuhan mereka di bidang pendidikan,” ujar Vonny, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sulut Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis mencuat. Aspirasi siswa mencakup kebutuhan beasiswa, perbaikan infrastruktur sekolah, kebijakan pendidikan pemerintah, akses ke perguruan tinggi, hingga program MBG. Hal ini mencerminkan tingginya perhatian Generasi Z terhadap kualitas pendidikan dan masa depan mereka.
Vonny menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut bersama kebutuhan masyarakat lainnya di wilayah Minahasa-Tomohon.
“Tentu ini akan menjadi catatan penting bagi saya ke depan dalam Pokir, untuk diperjuangkan bersama aspirasi masyarakat di Dapil Minahasa-Tomohon,” tegasnya.
Kegiatan reses ini menjadi bukti bahwa peran DPRD Sulut tidak hanya sebagai lembaga legislasi, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat termasuk kalangan pelajar dengan pemerintah, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Utara.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Gracia Y Oroh, menggelar kegiatan reses Masa Persidangan di Kecamatan Lembean Timur pekan lalu. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi legislator Dapil Minahasa–Tomohon tersebut untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, layanan dasar, hingga pengembangan pariwisata.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga merupakan personel Komisi III DPRD Sulut itu menggelar pertemuan bersama masyarakat dan jajaran pemerintah kecamatan di kantor Kecamatan Lembean Timur. Dalam dialog terbuka tersebut, berbagai usulan strategis disampaikan oleh warga dari sejumlah desa.
Sejumlah aspirasi yang mencuat dalam reses DPRD Sulut 2026 ini didominasi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik. Di antaranya pembangunan jalan penghubung Desa Watulaney–Parentek, perbaikan jembatan di jalan Trans Sulawesi di Desa Parentek, serta usulan jalan Desa Karor menuju Desa Tumpaan di Kecamatan Kakas. Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan talud pemecah ombak di Desa Parentek guna mengantisipasi abrasi.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan penambahan jaringan air bersih di Desa Kapataran, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk seluruh Kecamatan Lembean Timur, perbaikan jalan desa, hingga penyediaan jaringan internet yang lebih memadai. Aspirasi lainnya mencakup permohonan dukungan investor untuk pengembangan pariwisata pantai serta penanganan persoalan persampahan di wilayah tersebut.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gracia menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam program dan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Ini menjadi tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun tentu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, apalagi saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman bersama terkait keterbatasan fiskal daerah, sehingga harapan masyarakat dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ada.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri oleh Camat dan Sekretaris Kecamatan Lembean Timur, jajaran pemerintah kecamatan, 11 Hukum Tua dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Lembean Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Kapataran.
Melalui reses ini, DPRD Sulut kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Minahasa dan sekitarnya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Braien R. Waworuntu, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Minggu (29/03/2026). Kehadiran legislator muda ini disambut antusias warga dari berbagai desa yang memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka secara langsung.
Dalam kegiatan reses DPRD Sulut 2026 tersebut, warga Desa Rambunan secara kompak mengangkat dua persoalan utama, yakni pembangunan infrastruktur dasar dan ketersediaan air bersih. Program betonisasi Jalan Lingkar Rambunan menjadi aspirasi prioritas karena dinilai sangat vital bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Warga menjelaskan, kondisi Jalan Lingkar Rambunan saat ini masih memprihatinkan, terutama saat musim hujan. Jalan yang berlumpur dan licin kerap menghambat aktivitas sehari-hari, termasuk distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
“Jalan lingkar ini sangat penting bagi kami. Kalau sudah dibeton, tentu akan sangat membantu aktivitas sehari-hari, terutama untuk mengangkut hasil pertanian,” ungkap salah satu warga dalam dialog tersebut.
Selain infrastruktur jalan, persoalan akses air bersih juga menjadi sorotan utama. Masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, khususnya saat musim kemarau. Kondisi ini memaksa warga mencari sumber air alternatif dengan jarak cukup jauh, bahkan kualitas air yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, warga berharap adanya program pengadaan air bersih yang berkelanjutan, seperti pembangunan jaringan perpipaan, sumur bor, maupun sistem distribusi air yang memadai.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Braien Waworuntu menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut akan saya perjuangkan di lembaga legislatif. Sementara yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Minahasa akan saya teruskan ke fraksi kami di DPRD kabupaten serta langsung ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar formalitas, melainkan sarana penting untuk menyerap langsung suara rakyat di daerah pemilihan.
“Berjuang bersama rakyat, mendengar suara rakyat, dan merealisasikannya untuk rakyat. Itu komitmen kami,” pungkasnya.
Kegiatan ini kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan, seperti jalan dan air bersih, masih menjadi kebutuhan utama masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pierre Makisanti, menghadirkan cara unik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada agenda reses Masa Persidangan 2026. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memilih turun langsung ke Pasar Tondano untuk bertemu warga dan para pedagang.
Langkah ini dinilai lebih efektif karena pasar menjadi titik berkumpulnya masyarakat dari berbagai wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Pierre Makisanti berdialog langsung dengan warga, mendengarkan berbagai keluhan dan kebutuhan yang disampaikan secara spontan.
“Hari ini saya turun reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Saya memilih Pasar Tondano karena di sini banyak orang berkumpul, sehingga saya bisa lebih banyak mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujar Makisanti.
Ia menambahkan, metode reses di pasar memungkinkan dirinya menjaring aspirasi dari lebih banyak wilayah dibandingkan metode konvensional yang biasanya hanya terfokus pada satu desa atau kelurahan.
“Kalau di satu desa biasanya hanya satu wilayah, tapi di Pasar Tondano saya bisa mendengar aspirasi dari puluhan desa dan kelurahan di Minahasa,” jelasnya.
Dalam reses DPRD Sulut 2026 ini, sejumlah isu penting mencuat, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan kebutuhan sosial masyarakat. Aspirasi yang diterima antara lain perbaikan jalan provinsi dan jalan desa, bantuan untuk kelompok tani dan peternak, penerangan jalan di sejumlah desa, penyediaan air bersih, pembangunan talud di wilayah pesisir Tondano Pantai, hingga bantuan peralatan bagi tukang kayu.
Menanggapi hal tersebut, Makisanti menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Menurutnya, semua usulan tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, semua aspirasi pasti akan saya perjuangkan agar bisa terealisasi. Karena apa yang disampaikan masyarakat ini demi kesejahteraan dan keselamatan bersama,” tegasnya.
Metode reses langsung di pusat aktivitas publik seperti pasar ini menjadi pendekatan baru yang dinilai efektif dalam menjaring aspirasi secara luas dan cepat. Hal ini sekaligus mempertegas peran DPRD Sulut sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan yang merata di daerah.
