MANADONET.COM- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Fransiscus Andi Silangen pimpin Rapat Paripurna DPRD Dlm Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Prov Sulut Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/6/2026).
Dalam rapat paripurna Pemprov Sulut resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2025.
Pemerintah Provinsi Sulut kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Raihan ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Sulut dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen memberi apresiasi kepada Kepemimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay.
“Selamat atas pencapaian yang sudah didapat, kedepan kiranya bisa mempertahankannya. Kami DPRD Sulut akan terus mengawasi jalannya anggaran yang ada,” kata Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen.
Sementara itu Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor mengatakan, apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulut, khususnya kepada Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang dinilai berhasil menjaga tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Keberhasilan meraih opini WTP ke-12 merupakan bukti nyata kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025,” kata dia.
Lanjut dia, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12. Ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan juga mencerminkan capaian positif kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay,” ujar Wowor.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya terlihat dari aspek pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dari berbagai terobosan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, SH.MH, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), atas kinerja keuangan pemerintah Sulawsi Utara (Sulut).
“Kita di Dewan sebagai pihak legislatif, menghargai, mengapresiasi pemerintah sulut yang kinerjanya baik dalam hal ini Fiskal yang ada sehat berarti, karena mendapat WTP dari BPK RI,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut itu.
Menurut Schramm dengan fiskal yang sehat, dengan WTP serta ada beberapa catatan yang belum ditindaklanjuti ia pikir itu tidak signifikan. Karena Pencapaian ini dinilai sebagai sebuah prestasi yang luar biasa dalam konteks pembangunan regional.
“Seperti laporan dari BPK RI yang disampaikan kepala badan pembinaan dan pengembangan hukum Achmad Anang Henardy ini bagus buat Sulut, ditambah WTP. Serta berhasil dalam penuntasan kemiskinan di wilayah Sulawesi, kerena Sulut yang terbaik, Inilah yang harus di apresiasi semua,”ungkapnya.
Louis pun berharap kedepan pemerintah harus bekerja lebih baik lagi agar tidak ada catatan lagi.
“Pemerintah jangan dulu berpuas hati untuk capaian yang di dapat saat ini. Untuk kedepan akan masuk pembahasan, mudah-mudahan pelaksanaan anggaran berikut ini menjadi pemicu menjadi lebih baik lagi, berharap ada WTP tidak ada catatan lagi, seandainya ada catatan, catatanya tidak signifikan,”ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu (MEP) memberi ucapan selamat dan syukur atas pencapaian WTP tersebut.
“Tentu kita sangat bersyukur, kita sebagai legislatif harus melakukan pengawasan terhadap apa yang telah disampaikan. Itu akan kita tindaklanjuti, karena ini juga ditandatangani dewan provinsi dalam penerimaan hasil,” ujar Michaela Elsiana Paruntu
Kata Michaela Elsiana Paruntu, pengawasan akan terus dilakukan agar dapat mempertahankan dalam penilaian opini BPK di tahun anggaran selanjutnya.
Terkait catatan dan rekomendasi dari BPK terhadap pengelolaan anggaran, MEP menjelasakan akan melihat hal-hal yang akan ditindaklanjuti bersama pihak eksekutif.
“Apakah kesalahan prosedur atau penyusunan atau seperti apa, itu yang akan kita lihat,” ujar Michaela Elsiana Paruntu
Kata Michaela Elsiana Paruntu, pemeriksaan bukan sekadar mengejar status atau opini WTP, melainkan bagaimana pemerintah daerah serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh BPK RI.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional, dan objektif. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut merupakan instrumen penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Tahun Anggaran 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam upaya efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal. Namun, berkat kerja keras seluruh jajaran, stabilitas keuangan daerah tetap terjaga dengan baik,” ujar Gubernur.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran. Kondisi tersebut menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Kinerja keuangan Sulut juga terlihat dari peningkatan aset daerah yang cukup signifikan. Total aset pemerintah provinsi naik dari Rp10,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada tahun 2025 atau bertambah sekitar Rp710,66 miliar. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya nilai aset tetap yang mencapai Rp8,48 triliun serta investasi jangka panjang sebesar Rp839,47 miliar.
Di sisi lain, kewajiban daerah berhasil ditekan secara signifikan. Total kewajiban turun dari Rp1,26 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp849,77 miliar pada tahun 2025 atau berkurang sekitar Rp414 miliar. Penurunan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kondisi fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan kewajiban yang dilakukan pemerintah. (ADV)
