MANADONET.COM– Komitmen memperluas perlindungan bagi pekerja sektor informal terus didorong Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene.
Bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Runtuwene menggelar sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyasar pekerja informal, pekerja lepas (freelancer), hingga pelaku usaha mandiri atau wiraswasta di GBI Marina Plaza, Senin (22/6/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari kunjungan kerja daerah pemilihan tersebut dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai kalangan.
Antusiasme peserta terlihat tinggi karena sosialisasi ini memberikan pemahaman langsung mengenai pentingnya perlindungan kerja bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh program jaminan sosial secara optimal.
Dalam pemaparannya, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Runtuwene menegaskan bahwa Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal.
Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara, karena telah disediakan oleh negara.
“Tujuannya agar masyarakat mengetahui manfaatnya dan terdorong menjadi peserta,” ujar mantan Anggota DPRD Sulawesi Utara tersebut.
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, hingga kini masih banyak pekerja informal, freelancer, maupun pelaku usaha mandiri yang belum memahami pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Padahal, risiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya dapat terjadi kapan saja dan berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi keluarga.
Karena itu, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Runtuwene berharap kegiatan sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan menjadi peserta, para pekerja dapat memperoleh berbagai manfaat perlindungan yang telah disiapkan pemerintah, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan memiliki jaminan ketika menghadapi risiko kerja.
Melalui kolaborasi antara DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Utara terus meningkat, terutama di kalangan pekerja sektor informal yang selama ini menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai risiko dalam dunia kerja. (***).
Valentino Warouw
