MANADONET.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mengawal pemerataan layanan kelistrikan di daerah, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN yang digelar di ruang rapat Komisi III DPRD Sulut, Selasa (30/6/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, didampingi Sekretaris Komisi Yongkie Limen serta Anggota Komisi Amir Liputo. Dari pihak PLN hadir Asisten Manajer Perencanaan UP3 Manado Roland Sibueya, Senior Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Wahidin, dan Manajer Perencanaan Sistem Kelistrikan Deky Leo.
Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos mengatakan pembahasan dalam rapat tersebut masih difokuskan pada aspek perencanaan pembangunan sistem kelistrikan. Ke depan, DPRD akan kembali mengundang jajaran PLN sesuai bidang tugas masing-masing agar pembahasan dapat lebih mendalam dan menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kedepan kami akan mengundang pihak PLN sesuai dengan tujuan pembahasan agar persoalan yang dibahas lebih spesifik,” ujar Berty usai rapat.
Dalam pemaparannya, PLN menyampaikan sejumlah rencana strategis yang menjadi kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Pada tahun 2026, perusahaan listrik negara itu menargetkan 93 sambungan listrik baru di berbagai wilayah.
Selain itu, PLN menargetkan seluruh desa di Sulawesi Utara telah menikmati akses listrik secara menyeluruh pada **tahun 2027**, sebagai bagian dari upaya pemerataan pelayanan energi di daerah.
Komisi III DPRD Sulut juga memberi perhatian khusus terhadap pelayanan listrik di wilayah kepulauan yang hingga kini masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Dalam rapat tersebut, PLN menyampaikan rencana pelaksanaan program dedieselisasi mulai tahun 2027 dengan menggantikan pembangkit berbahan bakar solar menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan.
“PLTS juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Memang biaya pemasangannya cukup besar, tetapi setelah terpasang manfaatnya bisa dinikmati dalam jangka panjang,” kata Berty.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, salah satunya terkait proses penggantian meteran listrik yang rusak.
Menanggapi hal itu, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Manado Roland Sibueya menegaskan bahwa penggantian meteran listrik yang mengalami kerusakan tidak dikenakan biaya kepada pelanggan.
“Penggantian meter tidak ada biaya. Namun apabila pelanggan ingin beralih dari sistem pascabayar ke listrik prabayar (token), maka hanya dikenakan pembayaran untuk pembelian pulsa awal,” jelas Roland.
Komisi III DPRD Sulut menegaskan akan terus mengawal realisasi berbagai program yang telah dipaparkan PLN, mulai dari penambahan sambungan listrik baru, percepatan elektrifikasi desa, hingga pelaksanaan program dedieselisasi di wilayah kepulauan.
DPRD berharap seluruh target tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal sehingga masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Utara, termasuk daerah kepulauan dan pulau-pulau terluar, dapat menikmati layanan kelistrikan yang andal, merata, dan berkelanjutan. (***)
Valentino Warouw
