MANADONET.COM – Dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian di Sulawesi Utara (Sulut). DPRD Sulut meminta pengawasan terhadap sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diperketat guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Sulut, Normans Luntungan, menyusul temuan saat dilakukan peninjauan langsung di salah satu SPBU di Tateli, Rabu (2/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, ditemukan nelayan yang membeli BBM jenis Pertalite menggunakan galon. Persoalan muncul ketika dokumen digital atau barcode yang digunakan untuk transaksi diperiksa petugas.
Normans mengatakan, barcode yang digunakan dalam transaksi tersebut diketahui telah kedaluwarsa. Ia juga menyebut adanya indikasi barcode tersebut berkaitan dengan kendaraan.
“Nelayan membeli Pertalite memakai galon, namun saat diperiksa, barcode yang digunakan ternyata sudah kedaluwarsa. Ada indikasi barcode yang dipakai sebenarnya milik kendaraan,” ujar Normans.
Temuan tersebut mendorong DPRD Sulut meminta Pertamina melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap transaksi BBM bersubsidi yang menggunakan barcode bermasalah.
Normans meminta data transaksi yang berkaitan dengan barcode tersebut segera ditelusuri guna mengetahui pola penggunaannya serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Menurutnya, pengawasan dan penelusuran data menjadi penting agar BBM bersubsidi dapat disalurkan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Selain dugaan persoalan barcode, DPRD Sulut juga menyoroti antrean panjang kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Sulut.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian karena antrean panjang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menjadi indikasi perlunya evaluasi terhadap sistem penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
DPRD Sulut mendorong Pertamina bersama instansi terkait melakukan penyisiran terhadap SPBU yang terindikasi memiliki persoalan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Penelusuran juga diminta dilakukan terhadap log data transaksi barcode secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai serta mencegah terjadinya praktik penyimpangan.
DPRD Sulut menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang memang berhak menerima BBM bersubsidi, termasuk nelayan dan masyarakat kecil, harus menjadi prioritas.
Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan transparan dan tepat sasaran, sekaligus mencegah masyarakat yang berhak dirugikan akibat dugaan penyimpangan oleh oknum tertentu. (***)
valentino
