MANADONET.COM – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan Sulawesi Utara harus terus bergerak maju menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, inflasi, efisiensi anggaran hingga perubahan iklim.
Pesan tersebut disampaikan YSK dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Utara, dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, Selasa (22/9/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, mantan gubernur dan wakil gubernur, Forkopimda, bupati dan wali kota se-Sulut, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers serta masyarakat berprestasi, YSK menyampaikan refleksi perjalanan Sulawesi Utara sekaligus arah pembangunan ke depan.
Menurut YSK, usia 62 tahun bukan sekadar angka. Perjalanan tersebut merupakan rekam jejak panjang perjuangan dan kerja keras para pendahulu dalam membangun Sulawesi Utara.
“Angka 62 bukan sekadar akumulasi hitungan kalender, melainkan sebuah monumen waktu yang memancarkan rekam jejak perjuangan,” kata YSK.
Dalam pidatonya, YSK mengakui pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai tekanan global. Konflik internasional, dinamika inflasi, kebijakan efisiensi anggaran hingga fenomena El Niño disebut menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
Namun, YSK menegaskan berbagai tekanan tersebut tidak boleh membuat Sulawesi Utara berhenti bergerak.
“Di usia ke-62 tahun ini, Sulawesi Utara membuktikan mampu bertahan! Kita masih bisa fight! Kita masih sanggup berdiri tegar,” tegasnya.
YSK juga menempatkan kerukunan sebagai salah satu kekuatan penting Sulut. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang aman dan damai menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Semangat Mapalus, falsafah Torang Samua Basudara serta pemikiran Sam Ratulangi, Sitou Timou Tumou Tou, disebut tetap relevan sebagai landasan kehidupan masyarakat Sulawesi Utara.
Dalam pidatonya, YSK turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan II 2026 tercatat 5,42 persen secara tahunan (year-on-year). Data BPS Sulut juga mencatat perekonomian daerah pada periode tersebut mencapai Rp55,20 triliun berdasarkan PDRB harga berlaku.
YSK menyebut pertumbuhan tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi tercermin dari aktivitas ekonomi masyarakat, pergerakan usaha, daya beli serta kepercayaan terhadap iklim investasi daerah.
Di sektor pembangunan manusia, IPM Sulut tahun 2025 mencapai 76,32, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. BPS mencatat seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan.
Namun, YSK juga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait ketenagakerjaan.
Karena itu, Pemprov Sulut berkomitmen mendorong investasi pada sektor padat karya, memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal serta meningkatkan program pelatihan vokasi.
YSK juga membeberkan sejumlah penghargaan yang diterima Sulawesi Utara.
Di bidang tata kelola keuangan, Sulut disebut kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Sulut juga memperoleh sejumlah penghargaan, termasuk terkait pemanfaatan data pendidikan, Universal Health Coverage (UHC) serta layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak.
Sulut juga meraih predikat Terbaik Pertama Regional Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting yang disertai insentif fiskal Rp3 miliar.
Terbaru, pada 18 September 2026, Sulut kembali meraih predikat Terbaik Pertama kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi, sekaligus memperoleh insentif fiskal Rp2 miliar.
Pembangunan di wilayah kepulauan juga menjadi perhatian dalam pidato HUT ke-62 tersebut.
YSK menyebut pada 2025 pemerintah telah menghadirkan layanan listrik 24 jam di tujuh pulau. Hingga September 2026, layanan serupa kembali hadir di tiga pulau, yakni Pulau Beeng Laut dan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Pulau Siladen di Kota Manado.
“Tidak ada lagi kegelapan bagi masyarakat kepulauan kita,” tegas YSK.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemprov Sulut juga menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp4.002.630.
Sementara di sektor pertambangan rakyat, pemerintah mendorong legalisasi 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan keselamatan kerja bagi masyarakat penambang.
Di bidang pendidikan, sebanyak 150 satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota direvitalisasi melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pemprov Sulut juga mendorong pengembangan pendidikan kedokteran, termasuk beroperasinya Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado sejak Juni 2026 serta fasilitasi pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Klabat dan Universitas De La Salle.
Di sektor kesehatan, Pemprov Sulut meresmikan Unit Pelayanan Hemodialisis UPTD RSUD Manembo-Nembo Bitung yang dilengkapi empat mesin cuci darah serta armada ambulans.
Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum meresmikan sembilan ruas jalan provinsi sepanjang 30,7 kilometer yang diarahkan untuk memperlancar konektivitas dan rantai pasok logistik di Bolaang Mongondow Raya dan Minahasa Utara.
Pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III Tahap IV juga terus berproses.
YSK turut menegaskan posisi strategis Sulawesi Utara dalam peta geoekonomi kawasan Asia-Pasifik.
Sulut diarahkan menjadi “Beranda Utama Utara Nusantara” melalui penguatan paradigma sebagai simpul distribusi.
Dalam konsep tersebut, Manado dan Bitung diposisikan sebagai koridor transit bagi pergerakan barang, jasa, modal dan kunjungan dari kawasan Asia Pasifik menuju Indonesia maupun sebaliknya.
Akses internasional juga terus diperkuat melalui penambahan penerbangan langsung dari Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado ke sejumlah negara.
Sektor pariwisata turut menjadi bagian dari strategi tersebut melalui berbagai agenda, seperti Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2026, Festival Bunaken 2026, Likupang Tourism Festival 2026 dan Festival Pesona Selat Lembeh 2026.
Dalam pidatonya, YSK juga menyampaikan dukungan Sulawesi Utara terhadap berbagai program strategis nasional.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga 18 September 2026 disebut telah terbentuk 180 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 173 di antaranya telah aktif beroperasi.
Program tersebut disebut menjangkau 3.229 sekolah dengan total 419.829 penerima manfaat, termasuk siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk sebanyak 1.838 atau 100 persen di Sulut. Sebanyak 962 titik memanfaatkan lahan pemerintah, sedangkan pembangunan gerai telah berlangsung di 263 lokasi.
Peringatan HUT ke-62 Sulawesi Utara juga diisi sejumlah program yang langsung menyentuh masyarakat, antara lain Program Keringanan Merdeka berupa pemutihan dan keringanan pajak kendaraan bermotor selama Agustus-September serta Gerakan Pasar Murah di 15 kabupaten/kota.
Selain itu, Rona Budaya Sulut 2026 digelar sepanjang September sebagai ruang promosi seni dan tradisi dari berbagai kawasan di Sulawesi Utara.
Menutup pidatonya, YSK meminta aparatur sipil negara (ASN) menjalankan pelayanan publik dengan berpegang pada tiga prinsip: Kecepatan, Kecerdasan dan Integritas.
Ia juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda untuk terus menjaga toleransi serta keharmonisan sosial. Perlindungan terhadap generasi muda dari narkoba, judi online dan radikalisme juga menjadi perhatian.
Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara, YSK mengajak untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan persaudaraan.
Tema HUT ke-62, “Sulut MELAJU (Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan) untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, ditegaskan sebagai tekad bersama dalam mengakselerasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), dalam momentum HUT ke-62 Provinsi Sulut. MEP berharap berbagai proses pembangunan yang terus diupayakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dapat membawa daerah ini ke arah yang semakin maju dan sejahtera.
“Saya berharap Sulut semakin maju, semakin sejahtera dalam proses-proses pembangunan yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar MEP.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap upaya Pemprov Sulut, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, yang dinilai terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
“Saya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah, terutama Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang selalu mengupayakan yang terbaik,” katanya.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Sulut ini, mewujudkan Sulut yang maju dan sejahtera bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, kondisi tersebut bukan berarti menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Harapan ini tentu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa,” tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Cindy Wurangian, dalam momentum peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulut.
Menurut Cindy, perjalanan pembangunan Sulut selama ini patut diapresiasi. Namun, berbagai capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan ke depan.
“HUT Sulut ke-62 menjadi momentum untuk bersyukur atas apa yang sudah kita capai, tapi juga untuk terus melihat ke depan dengan optimisme—yang sudah baik kita tingkatkan, yang masih kurang kita perbaiki,” ujar Cindy.
Ia meyakini Sulut akan terus bertumbuh dan maju apabila seluruh elemen daerah bersama-sama menjaga semangat pembangunan serta melakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang masih perlu dibenahi.
Cindy menegaskan, ukuran kemajuan daerah tidak semata-mata dilihat dari angka-angka pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya yakin Sulut akan terus bertumbuh dan maju. Karena pada akhirnya, kemajuan Sulut bukan hanya soal angka pembangunan, tetapi semakin banyak masyarakat yang merasakan hidup yang lebih baik,” ungkapnya.
Advertorial
