MANADONET.COM – Anggota DPD RI/MPR RI, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, menggelar Sarasehan Kebangsaan dengan mengangkat tema Mengenal MPR, Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat, Senin (9/11/2026), di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan bersama insan pers serta sejumlah pemangku kepentingan untuk memperdalam pemahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan MPR RI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sambutannya, Stefanus Liow menegaskan bahwa wartawan merupakan profesi penting dan strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia mengaku memiliki kedekatan dengan dunia jurnalistik sejak lama. Bahkan, sebelum aktif menjalankan tugas sebagai senator, dirinya pernah terlibat dalam aktivitas pers pada tahun 1997.
“Semangat kewartawanan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Saya menyadari bahwa wartawan merupakan profesi yang penting dan strategis,” ungkap Liow.
Menurutnya, sarasehan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan kesempatan untuk membangun komunikasi, bertukar pikiran, dan menyampaikan pandangan mengenai peran MPR RI sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, serta penjaga kedaulatan rakyat.
Liow menjelaskan, saat ini MPR RI terdiri dari 732 anggota yang merupakan gabungan anggota DPR RI dan DPD RI. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR mengalami perubahan mendasar setelah reformasi dan amendemen UUD 1945.
Jika sebelumnya MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan memilih presiden dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), setelah amendemen UUD 1945 kedudukannya berubah menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi periode 2024–2028, Ferry Liando, yang turut memberikan pandangan dalam sarasehan tersebut, menyoroti pentingnya penguatan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Liando, Indonesia memiliki sistem parlemen yang unik dengan keberadaan DPR dan DPD. Namun, persoalan mendasar yang masih dihadapi adalah belum seimbangnya kewenangan kedua lembaga tersebut, meskipun sama-sama menjadi unsur dalam lembaga legislatif.
Ia menilai, DPD RI seharusnya memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah, terutama menyangkut kebijakan yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, otonomi daerah, serta kebijakan fiskal daerah.
“DPD merupakan representasi daerah. Karena itu, anggota DPD seharusnya memiliki ruang kewenangan yang lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan memperhatikan kearifan lokal,” jelas Liando.
Ia bahkan membandingkan sistem parlemen Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana Senat memiliki kewenangan strategis, termasuk dalam memberikan persetujuan terhadap sejumlah pengangkatan pejabat penting dan kebijakan hubungan internasional.
Menurutnya, penguatan DPD RI dapat dilakukan melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas antara DPR dan DPD, sehingga kedua lembaga tidak saling tumpang tindih, tetapi memiliki peran yang saling melengkapi.
Liando juga menyoroti proses pembentukan undang-undang yang dinilainya perlu semakin memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa proses legislasi tidak boleh didominasi kepentingan politik maupun kelompok pemodal yang berpotensi mengesampingkan aspirasi rakyat.
Banyaknya undang-undang yang kemudian dibatalkan melalui pengujian konstitusional, menurutnya, menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Karena itu, ia berharap penguatan peran DPD RI dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem demokrasi dan memastikan kepentingan daerah maupun masyarakat mendapat tempat yang lebih proporsional dalam setiap kebijakan negara.
Melalui sarasehan kebangsaan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih luas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus memperkuat komunikasi antara senator, akademisi, insan pers, dan masyarakat dalam mengawal demokrasi serta konstitusi.
Diketahui, sebelumnya Senin pagi di SMA Negeri 7 Manado. Pada hari Minggu (8/11) Sarasehan Kebangsaan oleh Anggota DPD RI/MPR RI Stefanus BAN Liow digelar di Tomohon Barat Kota Tomohon dan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. (***)
Valentino Warouw
