MANADONET.COM- Dugaan pemborosan anggaran kembali mencuat di lingkup Pemerintah Kota Manado. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Manado yang diduga mengalokasikan dana jumbo mencapai lebih dari Rp1 miliar untuk jasa media sosial booster dan influencer dalam APBD Tahun 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut mencakup Rp555.000.000 untuk jasa media sosial booster dengan 55,5 paket dan Rp487.500.000 untuk influencer dengan 97,5 paket. Totalnya mencapai Rp1.042.500.000, angka yang dinilai tidak sebanding dengan urgensi kebutuhan publik di tengah berbagai persoalan kota yang masih membutuhkan perhatian serius.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi dan prioritas penggunaan anggaran oleh Dinas Kominfo Manado. Terlebih, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini kepada Kepala Dinas Kominfo Manado, Noviyanti Mongkau, sejak 24 Maret 2026 melalui pesan WhatsApp tidak mendapat tanggapan. Pesan lanjutan yang dikirim pada 1 April 2026 juga kembali diabaikan.
Hal serupa terjadi saat konfirmasi dialamatkan kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Jetty Mukuan. Pesan yang dikirim pada 1 April 2026 hingga 8 April 2026 juga tidak mendapatkan respons.
Sikap bungkam ini semakin memperkuat dugaan bahwa anggaran tersebut sengaja “ditutup-tutupi” dari publik. Minimnya transparansi dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penggunaan anggaran untuk jasa media sosial booster dan influencer pun terkesan rawan disalahgunakan, terlebih jika tidak disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Valentino Warouw
