MANADONET, Manado- Anggota DPRD Sulut Toni Supit meminta jangan menjadikan daerah Nusa Utara anak tiri dalam APBD 2023.
Hal tersebut diungkapkannya pada Rapat dengar pendapat (RDP) dilaksanakan antara Komisi III DPRD Sulut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa, 5 Juli 2022.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Berty Kapojos didampingi Sekretaris Amir Liputo dan anggota Toni Supit, Sherly Tjanggulung dan Boy Tumiwa. Hadir juga Kepala Dinas PUPR Sulut, Alex Wattimena bersama jajarannya.
“Kami banyak kecewa dengan kinerja Dinas PU khusus perencanaan dan kegiatannya tidak jelas. Setiap kali ditanya jawabannya tidak pasti,” ujar dia.
Politikus dari Partai PDIP ini berharap, daerah kepulauan Nusa Utara jangan menjadi anak tiri dalam hal proyek pembangunan.
“Biasanya kami di Nusa Utara hanya tinggal sisa saja. Kami ada dalam peta tapi tidak ada dalam APBD. Saat ini saya meminta untuk memperhatikan Nusa Utara dan sebisanya menjadi skala prioritas, kami juga bagian dari Provinsi Sulawesi Utara,” kata dia.
Ditanyakan selesai RDP pembangunan apa saja yang sangat dibutuhkan di Nusa Utara. Toni Supit membeberkan, yang sangat dibutuhkan ialah pembangunan jalan termasuk jalan perkebunan.
Selain itu, pembangunan juga pagar pengaman jalan yang sangat dibutuhkan. Bahkan perbaikan dan pembangunan jembatan yang sudah ambruk juga sangat dibutuhkan. “Ini yang paling penting untuk secepatnya diperbaiki,” ucap dia.
Di sisi lain, mantan Bupati Sitaro ini meminta transportasi laut juga harus dibenahi agar penumpang lebih nyaman saat menggunakannya.
“Rutenya harus diatur supaya setiap hari ada pelayanan pelayaran. Karena kalau tidak satu seminggu hanya tiga kali saja, padahal ketersedian armada cukup banyak itu yang harus dibenahi lagi jadwal kapalnya,” kata dia. (Valentino)
