MANADONET, Manado- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Senin, 11 Juli 2022.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow meminta BKD untuk membeber secara rinci jumlah THL di Provinsi Sulawesi Utara.
“Kami ingin juga tahu totalnya agar DPRD bisa membedah artinya ada berapa orang juga jumlah yang mungkin nasibnya belum jelas mudah-mudahan kalau 2022 tetapi ketika semua ini belum direstui atau belum terakomodir,” ujar dia juga sebagai Ketua Fraksi Demokrat ini dengan tegas.
Menurut dia, pengaduan yang akan dilakukan masyarakat bukan hanya di BKD saja melainkan di DPRD Sulut juga menjadi salah satu lokasi pengaduan, sehingga pihaknya meminta penjelasan terkait hal ini agar penjelasannya jelas kepada masyarakat.
“Bagaimana dengan evaluasi kinerja ASN di 6 bulan terakhir berapa banyak jumlah pegawai yang diberikan sanksi berat atau pemberhentian,” kata dia.
Lanjut dia, tadi kan dalam laporan ada yang disampaikan juga terkait ada yang diberhentikan, saya ingin tahu dalam waktu 6 bulan ini berapa banyak yang diberhentikan.
Kepala BKD Sulut, Clay Dondokambey pun menjelaskan, honorer tenaga harian lepas (THL) di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara saat ini ada berjumlah 7.155 orang.
Dengan rincian, untuk THL satuan pendidikan tenaga kependidikan 1.444 sedangkan THL non kependidikan 978 orang.
Kemudian, satuan kesehatan tenaga ahli 95 THL, tenaga kesehatan 398 THL dan tenaga non kesehatan 613 THL.
Berikutnya, kata Clay, THL di perangkat daerah atau sebagai administrasi teknis 2.966, polisi PP 604, tenaga berkeahlian khusus 57 sehingga total 7.155 orang THL
“Kami sudah usulkan untuk P3K sebanyak 2.395 orang,” bebernya.
Sementara itu, Clay menjelaskan tentang ASN yang mendapat sanksi berat atau diberhentikan dengan format tidak ada permintaan sendiri sebanyak 3 orang.
“Bahkan ada juga 2 orang diberhentikan dari jabatannya dan ada lagi 2 orang dalam proses tahapan pemberhentian,” kata dia. (Valentino)
