MANADONET- Aksi demonstrasi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja digelar di DPRD Sulut, 2 Maret 2023.
Aksi demonstrasi tersebut diterima DPRD Sulut dengan baik. Turut diterima oleh Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan CS.
Aksi demonstrasi dilakukan Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Sulut menuntut Perpu ini untuk dicabut.
Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan mengatakan, aksi penolakan perppu cipta kerja telah disampaikan ke pemerintah pusat pada waktu demonstrasi sebelumnya.
“Tentunya saya mengapresiasi mahasiswa telah peka terhadap permasalahan yang dihadapi daerah dan bangsa saat ini. Aksi penolakan terhadap perppu ini, yang disampaikan pada demonstrasi sebelumnya, telah dikerjakan DPRD Sulut,” kata Pangemanan ketika menerima aksi mahasiswa, Kamis, 2 Maret 2023 di Kantor DPRD Sulut.
Menurut dia, pada 20 April 2022 telah menyampaikan setiap aspirasi berkaitan dengan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjadi penolakan
“Tanggal 16 September 2022, kami juga meneruskan ini kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Lanjut dia, setiap poin penolakan yang disampaikan tidak dihapus oleh DPRD Sulut.
“Kami sudah berusaha menyampaikan tuntutan itu, terlebih khusus yang duduk bersama menyingkapi hal tersebut ada Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, para wakil ketua dan anggota yang ada,” tuturnya.
“Soal perpu cipta kerja, pengambilan keputusan ada di pemerintah pusat. Kalau konteks peraturan daerah ada di domain kami. Sekali lagi, semua aspirasi terkait penolakan perppu ini, kami sampaikan ke pemerintah pusat,” kata dia. (edo)
