MANADONET- DPRD Sulut menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022 dalam rapat paripurna, Selasa, 18 April 2023.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menjelaslan bahwa LKPJ kepala daerah dipahami memegang substansi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di masa mendatang.
“Sehingga rekomendasi dari DPRD selalu diharapkan dan direspons serta ditindaklanjuti,” ujar dia.
Dari hasil pembahasan, ada beberapa catatan dalam kaitan dengan sejumlah urusan wajib dan penyelenggaraan urusan desentralisasi.
Antara lain urusan pendidikan. Ini menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi guru, kesejahteraan guru, serta penempatan guru sesuai dengan keahlian. Disamping itu, menyangkut penerapan kurikulim Merdeka Belajar.
“Urusan kesehatan menyangkut pemerataan penempatan nakes, dokter, perawat, serta bantuan fasilitas alat dan sarana kesehatan. kemudian urusan lingkungan hidup menyangkut regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),” paparnya.
Selain itu juga urusan koperasi, usaha kecil dan menengah menyangkut upaya pengembangan dan pemasaran UKM atau UMKM secara digital, urusan ketenagakerjaan menyangkut pengawasan ketenagakerjaan, asing maupun lokal.
Kemudian urusan perhubungan menyangkut peningkatan fasilitasi yang aman bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
Ada juga beberapa catatan dalam kaitan dengan beberapa urusan pilihan, antara lain, urusan kelautan dan perikanan menyangkut tata kelola atau regulasi penerbitan izin untuk kapal perikanan, urusan pariwisata menyangkut perawatan dan pemeliharaan objek-objek wisata yang sudah ada, urusan Industri dan perdagangan menyangkut upaya menjaga usaha kecil masyarakat di tengah kemunculan ritel modern dan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Menyangkut izin dan operasi pertambangan.
Gubernur menjelaskan, dipahami bahwa rekomendasi terhadap LKPJ dipandang berhasil, jika kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun-tahun yang akan datang semakin baik.
“Karena itu, saya mengajak segenap stakeholders pembangunan, utamanya organisasi perangkat daerah (OPD), Biro dan seluruh Unit Kerja di Lingkup Pemprov untuk bersama-sama merespon cepat dan tepat berbagai rekomendasi yang diserahkan DPRD hari ini, dengan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” terangnya.
Dirinya pun mengharapkan pengawasan dari DPRD atas tindak lanjut isi rekomendasi ke depannya akan semakin kuat.
Disamping itu, senantiasa menjalin koordinasi dan komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah, sebagai wujud eksistensi DPRD selaku fasilitator untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menuju kemajuan daerah, kemajuan bersama, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rds)
